Categories: HeadlineHukum

DPP FKMPP Minta Kapolri Tangkap Otak Pelaku Pagar Laut di Tangerang

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit diminta untuk segera menangkap otak pelaku pembuatan pagar laut sepanjang 30 km di kawasan Tangerang. Apalagi Presiden Prabowo telah mengintruksikan untuk membongkar dan mengusut tuntas pelaku pembuatan pagar laut tersebut.

Desakan itu dilontarkan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pendidikan (FKMPP), Bachtiar SH, Minggu (19/1).

“Sungguh mustahil Polri tak bisa mengusut tuntas kasus pembuatan pagar laut ini. Apabila kasus ini ada yang mencoba untuk menutup-nutupi, segera saja ditahan,” ungkap Bachtiar.

Lebih lanjut disampaikannya, pembuatan pagar laut itu ilegal karena telah melanggar UU No 1/2014. Untuk itu ia juga mendorong pihak yang membuat pagar laut segera ditemukan dan bertanggung jawab, sekaligus menagih biaya pembongkaran pagar tersebut.

“Harus dicari siapa dalang penanggung jawab pembuatan pagar laut ini. Mereka harus bertanggungjawab atas seluruh biaya pembongkaran, teknis pembongkaran TNI bisa dibantu oleh lintas sektoral agar efektif,” sambungnya.

Seperti diketahui, TNI AL bersama warga diketahui membongkar pagar laut di Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, Sabtu (18/1). Pembongkaran ini ditekankan TNI AL sesuai perintah dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kami hadir di sini atas perintah dari Presiden RI melalui Kepala Staf Angkatan Laut untuk membuka akses, terutama bagi para nelayan yang akan melaut,” kata Komandan Pangkalan Utama AL (Danlantamal) III Jakarta, Brigjen TNI (Mar) Harry Indarto yang memimpin proses pembongkaran di lokasi, Sabtu (18/1).

Brigjen Harry menjelaskan proses pembongkaran pagar laut dilakukan secara bersama-sama oleh personel TNI AL dengan masyarakat dengan total 600 orang. Dia juga mengatakan sudah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan proses pembongkaran pagar laut ke depan agar lebih cepat.

“Kita sudah berkoordinasi dengan stakeholder yang lain. Tapi mungkin karena ada kesibukan-kesibukan, kita akan koordinasikan lebih lanjut. Harapan saya, mungkin hari kedua, hari ketiga, stakeholder yang lain ataupun instansi yang lain nanti akan bisa bergabung dengan kita,” jelas Brigjen Harry.(bj)