MEDAN – Bencana banjir bandang dan longsor yang menewaskan ratusan warga di Sumatera kembali menegaskan bahwa kerusakan lingkungan dan lemahnya tata kelola ruang telah mencapai titik kritis.
Prabu (Persatuan Buruh) Peduli K-3 Sumut menyampaikan bahwa tragedi yang melanda Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh bukan semata dipicu cuaca ekstrem, tetapi merupakan akumulasi dari kebijakan yang mengabaikan keseimbangan ekologis.
Audit tata ruang dan reformasi mitigasi nasional menjadi kebutuhan mendesak agar bencana serupa tidak terus berulang.
Ketua Komisi 3 DK3P Sumut, M Yusuf, menegaskan bahwa setiap lokasi yang terdampak parah memiliki pola yang sama.
Wilayah-wilayah di Sumatera Utara yang mencatat korban terbanyak berada di kawasan dengan riwayat perubahan fungsi lahan yang masif.
Daerah yang seharusnya berfungsi sebagai penyangga ekosistem berubah menjadi kawasan permukiman dan aktivitas ekonomi tanpa mempertimbangkan kemampuan tanah dalam menahan air.
“Ketika hujan ekstrem datang, infrastruktur yang ada tidak mampu mengimbangi aliran air yang meningkat drastis,” ungkapnya, Sabtu (29/11/2025).
Di Sumatera Barat, sebut M Yusuf, bencana di kawasan Gunung Nago memperlihatkan betapa rentannya daerah yang mengalami penurunan kualitas ekologis.
Jebolnya Bendungan Pauh tidak hanya disebabkan volume air yang besar, tetapi juga oleh sedimentasi dan tekanan geologis yang meningkat akibat pembukaan lahan di daerah hulu.
“Vegetasi yang sebelumnya menahan air sudah hilang, membuat permukaan tanah tidak stabil dan mudah tergerus. Kondisi ini memicu banjir bandang yang menghantam permukiman dengan kekuatan yang tidak mampu diantisipasi warga,” urainya.
Hal senada diungkapkan Kiki, Ketua Harian Prabu Sumut. Ia menyebut, Aceh juga menghadapi persoalan yang tidak jauh berbeda. Longsor yang terjadi di beberapa kabupaten berawal dari hilangnya tutupan hutan yang berfungsi sebagai penyangga lereng. Ketika hutan dibuka dan tanah dibiarkan telanjang, lereng bukit menjadi rapuh dan sangat mudah runtuh.
“Ini adalah contoh paling jelas bagaimana intervensi manusia menciptakan kerentanan baru yang jauh lebih berbahaya dibandingkan tekanan alam itu sendiri,” katanya.
Secara akademis, menurut Kiki, bencana hidrometeorologi akan selalu terjadi seiring perubahan iklim global. Yang menjadi masalah adalah bagaimana intervensi manusia justru mempercepat dan memperparah dampaknya.
“Sungai-sungai yang dipersempit, bukit yang dipotong tanpa kajian geologi, hingga pembangunan yang tidak mengikuti kontur tanah membuat wilayah permukiman berada dalam posisi yang rentan terhadap arus air, erosi, dan pergerakan tanah,” jabarnya.
Ia menekankan, sebagian besar wilayah terdampak sebenarnya memiliki rekam jejak bencana yang sama dalam 10 hingga 20 tahun terakhir. Namun pola pembangunan tidak kunjung diperbaiki.
Bahkan, kawasan rawan bencana tetap menjadi lokasi pembangunan baru. Inilah yang membuat tragedi 2025 menjadi gambaran nyata dari bagaimana kebijakan manusia menentukan besar kecilnya dampak bencana.
Untuk itu, Prabu Sumut mendesak agar pemerintah melakukan audit nasional terhadap tata ruang, khususnya di kawasan yang memiliki riwayat banjir bandang dan longsor. Audit ini penting untuk menilai sejauh mana kerusakan ekologis telah terjadi dan langkah apa yang harus diprioritaskan untuk memulihkan fungsi alam sebagai penyangga.
“Reformasi mitigasi nasional harus berfokus pada pencegahan jangka panjang melalui pemulihan ekosistem, bukan hanya respons darurat setelah bencana terjadi,” sarannya.
Krisis Sumatera 2025, menurutnya, adalah peringatan keras bahwa pembangunan yang mengabaikan kaidah ekologis akan selalu menghasilkan risiko kemanusiaan.
“Menjaga keseimbangan alam bukan pilihan, melainkan kewajiban jika negara ingin mengurangi angka korban jiwa di masa mendatang,” tandasnya.(bj)