JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurachman melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke dua dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di kawasan Kebon Jeruk dan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Selasa (12/5/2026). Dari hasil peninjauan tersebut, Dudung menemukan sejumlah pelanggaran standar kebersihan dan kesehatan pangan.
Dalam sidak itu, Dudung mendapati kondisi dapur yang dinilai tidak layak, mulai dari area dapur kotor, adanya belatung, pallet yang tidak memenuhi standar sehat, tempat pencucian yang tidak layak, hingga ruangan dapur yang panas. Selain itu, area dapur kering, penyimpanan basah, dan gudang kering juga masih bercampur.
Menurut Dudung, pemisahan area kotor dan bersih merupakan prinsip mendasar dalam pengelolaan dapur makanan. Karena itu, ia meminta dapur SPPG yang tidak memenuhi standar segera diperbaiki.
“Kalau tidak bisa diperbaiki dalam waktu dekat, segera ditutup saja. Saya sampaikan ke BGN,” kata Dudung dalam keterangan tertulis Kantor Staf Presiden.
Ia menyebut telah berkoordinasi dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) dan Wakil Kepala BGN untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Dudung bahkan mendorong agar dapur yang tidak memenuhi standar segera disuspensi operasionalnya.
“Setelah saya melihat langsung kondisi di lapangan, kita dorong kepada Kepala BGN agar dapur yang tidak memenuhi standar disuspen saja,” ujarnya.
Dudung menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Karena itu, pelaksanaannya tidak boleh sekadar mengejar target jumlah makanan yang tersaji.
“Kalau hanya untuk memenuhi target makanan, katering juga bisa. Tetapi yang paling penting bukan sekadar makanan tersaji, melainkan nilai gizi dan kesehatannya,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa anggaran MBG berasal dari uang rakyat sehingga penggunaannya harus dipertanggungjawabkan dengan baik. Dudung meminta seluruh pihak yang terlibat, termasuk yayasan, pengelola SPPG, dan pemerintah daerah, tidak menjadikan program tersebut sebagai ajang mencari keuntungan berlebihan.
“Kalau ada keuntungan ya wajar-wajar saja, tetapi jangan sampai menurunkan kualitas. Ini uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Selain itu, Dudung meminta masyarakat dan perangkat wilayah turut mengawasi pelaksanaan program MBG agar tidak terjadi kelalaian yang berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak penerima manfaat.
“Jangan menganggap gampang. Nanti kalau terjadi keracunan, anak-anak menjadi korban,” ujarnya.
Mantan Pangdam Jaya itu memastikan Kantor Staf Presiden (KSP) akan terus mengawal pelaksanaan program MBG melalui sidak di berbagai daerah, termasuk Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Dudung juga memastikan KSP akan melakukan audit nasional terhadap seluruh dapur SPPG. Nantinya, dapur akan diklasifikasikan menjadi layak penuh, layak bersyarat, atau tidak layak operasional.
“Yang pertama harus kita perhatikan adalah kebersihan. KSP akan segera mengaudit secara cepat dan memverifikasi secara nasional SPPG,” katanya.
Menurut Dudung, proses sertifikasi dan verifikasi dapur tidak boleh hanya sebatas administrasi, tetapi harus memastikan kondisi nyata di lapangan benar-benar memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan.
“Masalah sertifikat dan verifikasi ini tidak terbatas hanya administrasi saja, tetapi harus diyakinkan betul, terutama faktor kesehatan untuk penerima manfaat. Dua dapur yang saya sidak ini tidak layak,” pungkasnya. (bc)