MEDAN – Koalisi Aksi Mahasiswa USU UNIMED UINSU (KAMUUU) Geruduk Mapolda Sumut dan Kantor Gubernur Sumut, Kamis (27/3/2025).
Koordinator Aksi Rahmad Situmorang meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk mengklarifikasi terkait ditunjukan Alexander Sinulingga sebagai Kadisdik menggantikan Abdul Haris Lubis.
Menurutnya, seorang Kadis Pendidikan yang tidak berlatar belakang pendidikan bisa dijustifikasikan dengan beberapa alasan yang berkaitan dengan pentingnya kompetensi dan pemahaman mendalam dalam bidang pendidikan untuk posisi tersebut.
1. Pentingnya Pemahaman Mendalam dalam Dunia Pendidikan
Jabatan Kadis Pendidikan memerlukan pemahaman yang kuat mengenai kebijakan pendidikan, kurikulum, dan tantangan yang dihadapi oleh para pendidik. Jika seseorang tidak memiliki latar belakang pendidikan, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami dinamika yang terjadi di lapangan.
2. Pendidikan Adalah Sektor yang Kompleks
Pendidikan bukan hanya tentang administrasi atau manajerial. Tugas seorang Kadis Pendidikan meliputi pengembangan kurikulum, evaluasi sistem pendidikan, serta kebijakan yang langsung mempengaruhi kualitas pendidikan di daerah tersebut. Seorang yang berlatar belakang pendidikan lebih memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh guru dan murid.
3. Menjamin Kualitas Kebijakan Pendidikan
Kebijakan yang diambil oleh seorang Kadis Pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap masa depan pendidikan di daerah tersebut. Seorang yang berlatar belakang pendidikan lebih mungkin untuk menghasilkan kebijakan yang lebih aplikatif dan relevan dengan kebutuhan sistem pendidikan.
4. Menghindari Mismanajemen dan Kekeliruan dalam Kebijakan
Tanpa pemahaman yang memadai tentang pendidikan, ada risiko besar bagi terjadinya kesalahan dalam merancang kebijakan pendidikan yang bisa berdampak buruk bagi perkembangan siswa dan tenaga pengajar.
5. Menghormati Profesionalisme di Bidang Pendidikan
Pendidikan adalah profesi yang memiliki standar dan prinsip tersendiri. Menempatkan seseorang yang tidak memiliki kompetensi di bidang ini dapat dianggap sebagai bentuk meremehkan profesi pendidikan itu sendiri.
“Saya merasa Alexander Senulingga belum termasuk ke dalam kategori yang saya sebutkan tadi dan diduga Gubernur Sumut cawecawe dalam menentukan hal tersebut,” ungkap Rahmad.
Pihaknya juga menyoroti terkait permasalahan yang terjadi dalam bidang pendidikan seperti adanya dugaan Kacabdis Wilayah I Yafizham Parinduri dan puluhan kepala sekolah se-Kabupaten Deli Serdang diduga melanggar Diktum ke Empat angka (1) dan angka (2) Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.
“(KAMUUU) juga menduga adanya maladminitrasi sekalipun disebut menggunakan uang pribadi. Lantaran dalam Inpres dimaksud tidak ada sepatah kalimat menyebutkan adanya kekecualian penggunaan anggaran dalam hal ini. Biaya keberangkatan dan akomodasi mereka di sana diduga hasil dari gratifikasi dari salah penerbit buku langganan,” ungkapnya.
Sesuai Informasi yang beredar di media Kepada Sekolah SMAN 1 Sunggal Asron Batubara, ungkapnya, diduga melakukan upaya penyuapan agar beritanya dipoles.
“Dugaan upaya penyuapan ini sangatlah mencoreng nama dinas pendidikan, terkhusus SMA 1 Sunggal,” sebut Rahmad.
Selain Itu, sambungnya, ada juga dugaan Korupsi DAK 2024 sebesar Rp176 miliar, namun sampai saat ini belum ada kejelasan kelanjutan proses hukum.
“KPK telah mengamankan TSR, namun sampai saat ini Kabid SMK (S) dan bendahara pembantu (AH) masih belum ditersangkakan. Diduga kuat Kabid SMA (MBH) yang mengatur semua proyek di Disdik Sumut. Untuk itu kami meminta KPK aegera menangkap mereka karena telah merugikan negara,” tandas Rahmad.(bj)