MEDAN – Pj Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni dan mantan Sekda Arief Trinugroho diduga ‘cawe-cawe’ untuk meluluskan kroninya dalam seleksi penerimaan pegawai yang diselenggarakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
Dugaan itu disampaikan Ketua Koalisi Pemerhati Indonesia Raya (KAPIR) Mickael lewat rilis yang diterima awak media, Selasa (31/12/2024).
“Tiba-tiba aja ada yang orang sudah pernah kerja di situ. Untuk apa itu harus seleksi lagi? Kalau yang sudah pernah itu tidak usah seleksi lagi, angkat aja langsung,” kata Mickael.
Lanjutnya, “Itu artinya timsel (tim seleksi) ini ada cawe-cawenya Pak Agus fatoni (Pj Gubsu), (juga) cawe-cawenya Arif Trinugroho yang merupakan mantan Sekda (Provsu),” tudingnya.
Mickael juga menuding kalau timsel merupakan bagian dari cawe-cawe. Sebab, ia menilai tim seleksi sangat tidak kompeten dalam menyelenggarakan penerimaan pegawai BPSK. Tes yang diberikan sangat tidak merepresentasikan pengalaman dan kompetensi para pelamar terkait bidang pekerjaan yang ditawarkan.
“Itu bukan (seleksi) pegawai negeri. Ini lembaga Ad Hoc, enggak perlu itu mengadakan tes psikologi, tes pengetahuan umum, enggak perlu,” tukasnya.
Dalam tes seleksi, timsel tidak mengadakan tes yang berhubungan langsung dengan kompetensi pelamar dalam bidang pelayanan konsumen.
Diketahui juga, timsel yang diutus diambil dari BKD (Badan Kepegawaian Daerah), dan dosen yang dinilai tidak profesional dan memiliki latar belakang spesifik mengenai konsumen dan pelayanan.
“Pemilihan Timsel ini juga diduga berbau KKN antara Asahan Connection, yang kita duga ialah Kadisperindag smSumut , Wakil Gubernur Terpilih dan Timsel. Kalau nguji itu harusnya oleh profesional, langsung umumkan skornya. Ini kan tidak. Itu berarti ada apa, atau apa ada?” Mickael kembali menyoal.
Menurutnya, sistem penilaian yang dilakukan oleh timsel adalah penilaian yang tertutup, sehingga transparansi timsel dipertanyakan.
“Yang pewawancara itu kita tahu track recordnya, latar belakangnya kita tahu. Kenapa itu (yang dipakai),” sesalnya, seraya menyebutkan, dosen yang mewawancara memiliki kompetensi di bawah rata-rata.
Karena adanya kejanggalan dalam pelaksanaan rekrutmen, pemerintah pun diminta untuk menggelar ulang rekrutmen pegawai BPSK, dengan menyodorkan timsel yang profesional dan bebas dari kepentingan.
“Kita anggap ini rekrutmennya cacat administrasi karena hanya untuk menitipkan kroni-kroni dari (mantan) Sekda dan Pj Gubernur serta Wakil Gubernur (Sumut) yang baru,” terangnya.(Bj)