MEDAN – Ketua Umum DPP FKMPP (Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pendidikan) Bachtiar SH mendesak Presiden Prabowo untuk segera mencopot Menteri BUMN Erick Thohir karena dinilai tidak mampu membersihkan korupsi di kementerian tersebut.
Desakan itu dilontarkan Bachtiar pada Minggu (2/3/2025), menanggapi banyaknya persoalan yang terjadi di sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara tersebut.
“Sejumlah pejabat BUMN saat ini terseret kasus korupsi. Sebut saja yang terbaru ini di Pertamina, yang telah merugikan negara hingga ratusan triliun rupiah. Ini membuktikan kinerja Erick Thohir sangat mengecewakan. Jadi sudah sepatutnya Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja dari Erick Thohir,” sebutnya.
Teranyar, terungkap kasus pengoplosan BBM Jenis Pertamax yang tengah viral saat ini. Dan Erick Thohir diminta untuk bertanggungjawab sebagai menteri teknis selaku penanggungjawab kebijakan di BUMN tersebut.
Sebelumnya, Eks Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku siap diperiksa oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) 2018–2023.
“Saya siap (dipanggil Kejagung), saya senang membantu, dan saya senang kalau di sidang itu semua rekaman rapat itu diputar (secara terbuka), biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina,” kata Ahok dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (28/2/2025).
Meski siap diperiksa oleh Kejagung, Ahok menyebut dirinya tak tahu-menahu perihal Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dicampur dengan Pertalite, karena hal tersebut sudah begitu teknis.
Agar kasus ini semakin terang-benderang, politikus PDIP ini meminta agar BPK dapat menyelidiki laporan keuangan Pertamina, terutama keuntungan yang diraih pada tahun 2024.
“Tolong penyidik, BPK cek Pertamina. Ramai-ramai cek laporan Pertamina, keuntungan 2024 itu berapa. Dan dicek procurement pengadaannya selama 2024 itu berapa miliar dolar, karena dalam RKAP dan RUPS yang sudah ditandatangani menteri, itu harus hemat 46 persen,” ungkap dia.(Bj)