MEDAN – Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Muhammad Gusti S.Sos., MAP, menilai langkah Gubernur Sumatera Utara Bobby Afif Nasution mengganti pejabat atau kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mampu menerjemahkan visi dan misi pimpinan daerah merupakan keputusan yang tepat.
Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan penerapan sistem meritokrasi dalam birokrasi.
“Langkah itu sudah benar, karena pejabat yang tidak mampu menjalankan visi-misi gubernur dan wakil gubernur seharusnya tahu diri — mundur atau siap diganti. Itu bagian dari tanggung jawab jabatan,” tegas Gusti di Medan, Senin (20/10/2025).
Ia menambahkan, pengangkatan maupun pencopotan kepala OPD merupakan hak prerogatif seorang gubernur. Dengan demikian, Bobby dinilai memiliki kewenangan penuh untuk memastikan posisi strategis diisi oleh orang-orang yang mampu bekerja sesuai arah kebijakan pemerintah provinsi.
“Hal ini juga menunjukkan sikap terbuka Gubernur Bobby dalam memilih dan menilai kinerja bawahannya. Tidak ada yang bersifat pribadi, semua berdasarkan hasil kerja dan kemampuan,” ujarnya.
Pengamat Kebijakan Publik ini menilai, di tengah kondisi efisiensi anggaran akibat berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat, setiap kepala OPD harus lebih kreatif dan inovatif dalam menjalankan program kerja.
“Situasi sekarang menuntut pejabat OPD berpikir solutif. Tidak bisa hanya menunggu anggaran besar, tapi harus pandai mencari cara agar program tetap berjalan,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar pejabat OPD tidak mudah tersinggung atau mencari kambing hitam atas kegagalan kerja.
“Kepala OPD jangan baper. Kalau tidak mampu melaksanakan visi dan misi gubernur di lapangan, lebih baik mengundurkan diri. Fokus utama mereka adalah melayani masyarakat,” pungkas Gusti. (bj)