MEDAN– Aliansi Rakyat Indonesia Emas (ARIES) menggelar Sosialisasi dan Diskusi Publik Visi Misi “Asta Cita” Presiden RI terkhusus terkait Hambatan, Gangguan, Tantangan Penyelenggaraan Haji dan Umroh Bebas dari Kolusi, Korusi dan Nepotisme dan Solusi Pencegahan, Pemberantasan Korupsi dan Narkoba, Rabu (10/12/2025) di Gedung Auditorium RRI, Jalan Jend. Gatot Subroto, Medan.
Ketua Umum Aliansi Rakyat Indonesia Emas (ARIES) Fahri Lubis, mengungkapkan kegiatan ini berangkat dari keresahannya sebagai Anak Medan yang tinggal di Jakarta dimana berita yang datang dari kota ini mayoritas berisi hal negatif.
“Gubernur korupsi, Wali Kota korupsi, Kadis Korupsi, peringkat pertama narkoba se-Indonesia. Itu yang selalu kita dengar terkait berita tentang Kota ini,” ujar anak dari Alm. Jafar Lubis itu.
Bekerjasama dengan KPK, TVRI, RRI Medan, dan Kementrian Haji dan Umroh, ia berharap kegiatan diskusi yang digelar mengetuk para pemimpin dan pemegang kuasa dapat terketuk hatinya agar pejabat di Kota Medan, maupun tingkat Sumut lagi tidak ada lagi yang tersandung kasus korupsi.
Khusus terkait Kementrian Haji dan Umroh, publik menaruh harapan besar apalagi Kementrian ini digawangi oleh salah satu putra terbaik Sumatera Utara, yakni Dr. Dahnil Anjar Simanjuntak.
Sebelumnya, Ketua Panitia, Zul Efendi Gultom menjelaskan bahwa stigma negatif terhadap Sumatera Utara sebagai nomor pertama Korupsi dan Narkoba harus dihilangkan.
“Akan tetapi, faktanya membicarakannya saja enggan. Terbukti kita telah mengundang pemerintahan provinsi, Kota Medan, semua kanwil kementerian, BUMN dan BUMD di Sumatera Utara, tetapi tidak semua mau hadir membicarakan bagaimana memberantas korupsi,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Pemerintah Kesra, Pemko Medan, Muhammad Sofyan mewakili Wali Kota Medan mengapresiasi kegiatan sosialisasi dan diskusi publik ini. “Ini menjadi ruang penting untuk memperkuat nilai kebangsaan dan sinergi serta sebagai bentuk keseriusan kita dalam mengelola haji dan transparansi,” ujarnya.
Ia juga mengajak peserta diskusi untuk Bersama mendoakan warga yang terdampak bencana di Kota Medan. “19 kecamatan dari 21 kecamatan Kota Medan semua terdampak bencana. Semoga saudara-saudara kita dapat dengan sabar segera lepas dari kesulitan,” ujarnya.
Sementara itu, mewakili Gubernur, Kepala Kesbangpol Provinsi Sumut Mulyono juga melaporkan bahwa di Sumatera Utara terdapat 18 kabupaten/kota yang terdampak musibah banjir dan longsor Sumatera.
Gubernur mengapresiasi Forum semacam ini yang mengejewantahkan Visi Misi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Sementara itu, Perwakilan Kantor Wilayah Kementrian Haji dan Umroh Dr Torang Rambe menjelaskan bahwa diskusi ini merupakan masukan untuk kementerian baru dalam membangun sistem kerja.
“Pak Dahnil sering mengungkapkan bahwa kementrian haji dan umroh ini berkomitmen untuk merombak total tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dengan menerapkan sistem kerja perusahaan modern,” ujarnya.
Torang juga menginformasikan bahwa kantor wilayah di Sumatera Utara berada di Asrama Haji Medan, Jalan AH Nasution.
Kegiatan ini diikuti berbagai perwakilan dari Pengadilan Tinggi, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kapolrestabes Kota Medan, Dandim Medan, Bulog, BNNP serta para tokoh masyarakat.
Adapun narsum dalam diskusi Dr H. Ahmad Yani, S.H, M.H, Prof Ridha Dharmajaya, Drs Hendra Zon, Ak, M.M, dan Anggota DPRD Kota Medan, Edi Saputra, S.T serta Heriyanto, S. Psi, M. Psi, Psikolog.
Dalam paparannya, Ketua Keluarga Besar Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia, Drs. Hendra Zon, Ak, MM merekomendasikan kementrian haji harus memiliki visi dan misi yang bertujuan untuk melayani ummat yang sedang menunaikan Rukun Islam terakhir dengan segala keterbatasan.
“Sistem pengendalian internal yang kuat sangat diperlukan karena dalam sistem yang buruk, orang baik terdorong melakukan kejahatan. Sedang dalam sistem yang baik, orang jahat didorong memperbaiki diri, dan orang baik bisa berkembang menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.
Mencegah Narkoba
Sementara itu, Heriyanto dari BNNP Sumut, mengajak seluruh masyarakat untuk mencegah dan memberantas peredaran narkotika.
“Saat ini, di beberapa daerah, narkoba sudah tidak lagi dianggap musuh. Ada yang satu keluarga, ayah, ibu, dan anak sama-sama pengguna narkoba dan tidak canggung lagi menggunakannya,” ujarnya.
Oleh karena itu, ia mengajak memperkuat ketahanan diri dalam menolak narkoba. “Salah satu yang diperlukan ialah aspek assertiveness. Dimana mampu menyatakan secara langsung tidak secara tegas,” ujarnya.
Ketahanan keluarga juga merupakan aspek penting dalam upaya pemberantasan narkoba.
3 Permasalahan Kepemimpinan
Sementara, Prof Ridha Dharmajaya, Ahmad Yani dan Edi Sahputra menyoroti tiga hal yang menjadi akar penyebab masalah korupsi yang terjadi di negara Indonesia yakni masalah kepartaian, masalah kepemiluan dan terkait UU MD3. (isl)