MEDAN – Festival Literasi Merdeka 2025 sukses digelar pada Selasa (9/12/2025) di Aula FISIP Universitas Sumatera Utara. Memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, kegiatan ini mengangkat tema “Kemerdekaan Nalar dan Nurani”dan masih setia pada isu kemanusiaan dan keadilan gender di tahun kedua pagelarannya.
Kordinator acara sekaligus pencetus Festival Literasi Merdeka, Diana Srimilana Saragih, mengatakan saat Sumatera Utara menghadapi bencana ekologis yang juga dialami provinsi Aceh dan Sumatera Barat seperti sekarang ini menjadikan event ini sangat penting. Diana melihat, suara keras para pegiat konservasi lingkungan dan HAM selama ini ditanggapi acuh tak acuh oleh pemerintah, bahkan bersikap represif dengan menangkap dan menahan para aktivis yang mengkritik pemerintah.
“Akibatnya negara juga yang dirugikan. Masyarakat kehilangan nyawa dan ruang hidup, negara pun harus membayar untuk rehabilitasi paska bencana, sementara para korporasi dan koruptor bersikap masa bodoh. Suara-suara kita harus terus digaungkan, supaya pemerintah bekerja sesuai regulasi dan memikirkan masa depan yang baik bagi bangsa dan negara secara merata,” ujarnya, dalam sambutannya sekaligus membuka acara festival.
Dalam kesempatan itu, Diana juga mengucapkan banyak terima kasih kepada para kolaborator dan panitia yang telah berpartisipasi untuk penyelenggaraan kegiatan ini, yakni Forum Jurnalis Perempuan Indonesia, Universitas Sumatra Utara, dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah II – Sumatra Utara. Berbagai kegiatan dilaksanakan untuk mengampu kreatifitas dan ekpresi para pegiat seni dan HAM di Sumatra Utara. Salah satunya adalah pameran fotografi hasil jepretan para jurnalisfoto dari Forum Jurnalis Perempuan Indonesia. Foto-foto yang dipamerkan menunjukkan ragam aktivitas warga yang menarik. Selain itu, ada juga bazar buku karya penulis asal Sumatra Utara serta live performance akustik dari musisi Elisa Nauli yang merupakan vokalis dan gitaris band Filsafatian. Lirik dan lagu penuh makna tentang kemanusian dan hak asasi manusia mengalun epik di atas panggung.
Pada Festival Literasi Merdeka 2025 kali ini, hadir pula 3 aktivis perempuan yang menyampaikan pidato kebudayaan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ada Ferry Wira Padang dari Aliansi Sumut Bersatu (ASB) yang menyampaikan beragam informasi dan data terkait kasus kekerasan seksual di Sumut yang dominan melibatkan pelaku orang terdekat korban. Ia sangat prihatin bahwa penegakan hukum yang masih setengah hati kepada para pelaku tidak memberikan efek jera dan justru menjadi ancaman terutama bagi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan.
Selain Ferry, hadir pula Direktur Yayasan Srikandi Lestari, Sumiati Surbakti. Dengan nada berapi-api, ia menegaskan kepada pemerintah agar segera menangani korban bencana Sumut, Aceh, Sumbar, dengan penuh tanggung jawab dan totalitas. Saat ini, masyarakat korban banjir bandang dan longsor menghadapi kelaparan dan penyakit paska bencana. Lambatnya pemerintah hadir, menyebabkan bantuan justru datang dari warga dengan slogan ‘Warga Bantu Warga’, bahkan di sejumlah titik bencana faktanya ada ‘Korban Bantu Korban’, akibat lambatnya bantuan pemerintah datang menolong korban.
“Ada andil pemerintah dalam bencana ini yang membiarkan deforestasi dan usaha ekstraktif merusak hutan dengan begitu massif. Ribuan nyawa melayang, jutaan warga mengungsi dan kehilangan ruang hidup. Pemerintah harus bertanggung jawab segera, secepatnya!” ungkap Sumiati dari atas podium.
Rasa prihatinnya terhadap bencana Sumatra membuatnya begitu marah. Kantornya di Kabupaten Langkat Sumatra Utara juga terendam banjir, namun ia dan tim tetap harus bergerak cepat mengumpulkan dan mendistribusikan donasi bantuan kepada masyarakat desa dampingan yayasannya yang hingga seminggu paska bencana banjir sama sekali belum tersentuh bantuan serta terancam kelaparan dan sakit. Ia berharap masyarakat tetap kuat dan sama-sama berjuang untuk bertahan hidup serta belajar dari semua bencana ini.
“Tolak deforestasi, tolak pemerintah dan investor yang abai terhadap isu lingkungan, konservasi alam dan pelestarian hutan,” tegas Sumiati.
Masih dengan semangat memperbaiki kehidupan berbangsa, pidato kebudayaan juga disampaikan oleh salah satu pegiat pendidikan untuk difabel, dr Sri Melati, dari Yayasan Pendidikan Dwituna Harapan Baru Medan. Memperingati Hari Penyandang Disabilitas Internasional yang jatuh pada 3 Desember 2025, dr Sri Melati, dengan antusias mengajak masyarakat dan pemerintah untuk lebih peduli dan memberikan kesempatan yang sama pada penyandang disabilitas untuk hidup baik dan bahagia.
Dalam pidatonya, ia menyebut dirinya sebagai disabilitas dengan privilege (hak istimewa), karena menyandang tuna netra di usia dewasa, sehingga ia masih memiliki memori penglihatan terhadap dunia. Salah satu staf pengajar siswa difabel berat di Yayasan Dwituna Harapan Baru ini adalah difabel yang sempat menghadapi penurunan mental akibat mengalami kebutaan saat ia sedang menempuh beasiswa studi S2 kedokteran di salah satu universitas di Inggris. Usianya belum 30 tahun saat itu, merasa dunianya telah berakhir dan sempat putus asa akibat kondisinya tersebut.
“Tapi saya masih disayangi dengan penuh oleh Tuhan dan keluarga saya. Dengan bantuan teman dan keluarga, saya pelan-pelan bangkit, dan hingga di titik saat ini saya sedang ikut berjuang agar para warga difabel bisa hidup lebih baik dan bisa berkreasi seperti warga negara lainnya, bisa mencari nafkah dan menikmati hidupnya,” ujar dr Sri Melati.
Pada pidato kebudayaan selama 30 menit itu dr Sri Melati juga mengajak agar kampus, terutama Univeritas Sumatra Utara sebagai salah satu perguruan tinggi terbesar di Sumatra untuk membuka Pusat Layanan Difabel (PLD) sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Selain menjadi unit layanan, PLD juga berperan sebagai pusat studi yang melakukan kajian akademis tentang berbagai masalah disabilitas seperti: kesehatan mental, pendidikan inklusi, akses ke lapangan pekerjaan, studi kebijakan terkait hak-hak difabel, dan lain-lainnya.
“Di Sumatra Utara setahu saya baru dua perguruan tinggi yang memiliki pusat layanan difabel ini yakni, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Sukma dan Universitas Mikroskill, dua-duanya ada di Medan. Saya berharap di USU dan Unimed, yang notabene kampus pemerintah, segera memiliki pusat layanan difabel ini,” ujarnya. (rel)