JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) mempercepat proses pencairan sisa dana bantuan penanganan bencana senilai lebih dari Rp200 miliar. Bantuan tersebut ditargetkan dapat diterima masyarakat paling lambat pekan depan.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa proses pencairan saat ini sedang berjalan dan difokuskan pada distribusi kepada penerima manfaat yang telah terverifikasi.
“Yang Rp200 miliar lebih ini sedang dalam proses pencairan. Mudah-mudahan dalam minggu depan sudah bisa diterima oleh penerima manfaat,” ujar Gus Ipul usai Apel Pembinaan di Kantor Kemensos RI, Jakarta, Kamis (26/3/2026).
Berdasarkan data Kemensos, total kebutuhan anggaran bantuan bencana mencapai lebih dari Rp900 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp700 miliar telah lebih dulu disalurkan kepada masyarakat terdampak.
Sisa anggaran lebih dari Rp200 miliar akan diberikan kepada puluhan ribu keluarga dan ratusan ribu individu yang telah lolos proses verifikasi.
“Sebanyak 75 ribu keluarga penerima manfaat sudah valid dan siap salur. Selain itu, ada lebih dari 270 ribu individu yang juga telah terverifikasi untuk menerima bantuan,” jelasnya.
Dalam penyalurannya, Kemensos bekerja sama dengan PT Pos Indonesia sebagai mitra distribusi. Bantuan disalurkan melalui tiga skema, yakni pengambilan di kantor pos, penyaluran berbasis komunitas seperti di kantor kecamatan atau desa, serta pengantaran langsung ke rumah bagi penyandang disabilitas dan lansia.
Gus Ipul menegaskan bahwa pengawasan dilakukan secara ketat dengan melibatkan berbagai unsur di lapangan, mulai dari pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Taruna Siaga Bencana (Tagana), hingga Karang Taruna.
Ia juga mengingatkan bahwa bantuan yang diberikan harus digunakan sesuai peruntukan dan dapat dipertanggungjawabkan oleh penerima.
“Semua bantuan harus bisa dilaporkan. Saya minta penerima manfaat menggunakan sesuai peruntukannya dan melaporkan penggunaannya,” tegasnya.
Pengawasan dinilai penting karena penyaluran bantuan turut diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemerintah memastikan bantuan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu.
Di sisi lain, proses pencairan sempat mengalami kendala, terutama dalam validasi data dari pemerintah daerah di wilayah terdampak bencana.
“Saya memaklumi, tidak mudah menghadirkan data di tengah kondisi bencana. Misalnya santunan untuk ahli waris memerlukan waktu agar tidak salah sasaran,” ungkapnya.
Kemensos memastikan akan terus mempercepat pencairan bantuan dengan tetap menjaga akurasi data, agar dana dapat diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. (tr/isl)