JAKARTA – Pemerintah mengindikasikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi mengalami penurunan seiring proses pembenahan tata kelola dan validasi data penerima manfaat yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN).
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, mengatakan kemungkinan penyesuaian anggaran tersebut telah disampaikan oleh Menteri Keuangan dan berkaitan dengan upaya meningkatkan efisiensi pelaksanaan program.
“Setelah proses perbaikan di manajemen atau di pimpinan Badan Gizi Nasional dan setelah ada proses validasi data, ada kemungkinan akan terjadi penurunan kebutuhan anggaran MBG,” ujar Prasetyo di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (21/7/2026).
Prasetyo menambahkan, pemerintah masih terus mengevaluasi kebutuhan riil anggaran berdasarkan hasil pembaruan data penerima manfaat dan efektivitas pelaksanaan program.
Menkeu Akan Bahas Strategi Bersama BGN
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan akan bertemu dengan Kepala BGN dalam waktu dekat untuk membahas strategi pelaksanaan MBG hingga akhir tahun.
Menurutnya, kemungkinan penurunan anggaran memang terbuka, namun besaran pastinya masih menunggu hasil pembahasan.
“Saya mau ketemu Ketua MBG (Kepala BGN) seminggu-minggu ini, mau lihat seperti apa akhirnya strateginya dia untuk tahun ini. Tapi yang jelas kemungkinan ada penurunan,” kata Purbaya.
BGN: Efisiensi Mengikuti Perbaikan Data
Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari juga menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran akan lebih efisien setelah dilakukan pembaruan data penerima manfaat, penyesuaian jumlah titik layanan, serta evaluasi insentif Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Agustina, angka kebutuhan anggaran terbaru belum dapat diumumkan karena proses penyesuaian masih berlangsung. Namun, ia memastikan nilainya sudah jauh lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya. (r/isl)