LAMPUNG – Pemerintah Provinsi Lampung mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) menjadi salah satu instrumen utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan sekaligus mempercepat hilirisasi berbagai potensi komoditas di pedesaan.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Seminar Nasional KDMP di Gedung Semergou Lantai 4, Kantor Wali Kota Bandar Lampung.
Menurut Mirza, selama ini masih terjadi ketimpangan dalam perputaran modal antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Sekitar 70 persen arus perputaran modal disebut masih terkonsentrasi di kawasan kota, sementara sekitar 70 persen penduduk Lampung justru tinggal di desa.
Kondisi tersebut dinilai ironis karena masyarakat desa menjadi pengelola berbagai komoditas strategis, mulai dari padi, jagung hingga singkong yang memiliki nilai ekonomi besar.
“Dulu di desa koperasi ini pengertiannya hanya tukang simpan pinjam, minjam duit di koperasi, bunganya besar. Padahal fungsinya jauh lebih itu,” ujar Mirza dalam keterangannya, Sabtu (5/9/2026).
Ia menilai koperasi seharusnya tidak sekadar menjadi lembaga simpan pinjam, tetapi dapat menjadi alat untuk mengangkat potensi ekonomi masyarakat desa.
“Koperasi adalah salah satu alat ungkit bagaimana kemakmuran-kemakmuran yang ada di Provinsi Lampung ini hadir di desa-desa,” katanya.
500 Desa Maju Jadi Penggerak Hilirisasi
Sebagai upaya memperkuat kemandirian ekonomi desa, Pemprov Lampung meluncurkan program 500 Desa Maju. Dalam program tersebut, KDMP akan berperan sebagai operator terintegrasi untuk mendorong hilirisasi berbagai komoditas unggulan daerah.
Program tersebut ditargetkan dapat rampung pada 2027.
Mirza juga menyebut pembentukan dan tata kelola KDMP di Lampung telah menunjukkan hasil positif secara nasional.
“Provinsi Lampung kita nomor empat secara nasional dan nomor satu di luar Jawa,” tegasnya.
Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah memperkuat peran KDMP dalam menyerap gabah petani lokal. Kebijakan ini ditujukan untuk memangkas rantai distribusi sekaligus menjaga pasokan beras di Lampung.
Selama ini, sebagian gabah hasil panen dari Lampung mengalir ke Pulau Jawa. Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi ketersediaan bahan baku beras di daerah dan berujung pada kenaikan harga di tingkat lokal.
“Insyaallah dalam minggu depan kami sudah targetkan, yang panen ada KDMP-nya, KDMP-nya akan menyerap gabah-gabah sehingga tidak keluar lagi ke Jawa. Kita memutus mata rantai,” ujar Mirza.
Ia pun mengingatkan jajaran pemerintah daerah dan kepala desa agar menjalankan kepemimpinan yang berorientasi pada statecraft, yakni kemampuan mengelola kekayaan dan sumber daya daerah secara matang agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Mendes PDT: KDMP Bukan untuk Matikan Warung
Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto turut menegaskan pentingnya pengawalan terhadap program KDMP.
Menurut Yandri, keberadaan koperasi tersebut merupakan bagian dari implementasi Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam membangun perekonomian dari desa dan lapisan masyarakat paling bawah.
“Intinya, kami ingin Koperasi Kelurahan Merah Putih ini kita kawal sama-sama. Ini adalah program idola Bapak Presiden Prabowo dalam rangka menyukseskan Asta Cita ke-6 Bapak Presiden, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi sekaligus pemberantasan kemiskinan,” kata Yandri saat membuka seminar.
Ia juga mengutip gagasan Proklamator Mohammad Hatta mengenai pentingnya membangun fondasi ekonomi dari desa.
Menurut Yandri, kemakmuran Indonesia tidak cukup dibangun hanya melalui pusat-pusat ekonomi besar di perkotaan, tetapi juga melalui penguatan ekonomi masyarakat desa.
Yandri sekaligus membantah isu yang beredar di media sosial bahwa keberadaan KDMP akan mematikan usaha warung atau pedagang kecil di desa.
“Maka kalau ada isu sekarang katanya Menteri Desa, Menko Pangan menutup warung, itu hoaks, bapak, ibu. Karena Menteri Desa dan Menko Pangan tidak pernah bicara akan menutup warung-warung di desa. Justru kita ingin semua bangkit,” ujarnya.
Ia menegaskan keberhasilan program tersebut membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, koperasi, pelaku usaha dan masyarakat.
“Itu pesan Bapak Presiden Prabowo. Kita ini bukan superman, tapi kita superteam, termasuk dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan,” pungkasnya. (bc/isl)