MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution mengajak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) memperkuat sinergi dalam pemberantasan narkoba, salah satunya melalui penyusunan usulan Peraturan Daerah (Perda) khusus. Regulasi tersebut diharapkan dapat mendukung langkah konkret dan berkelanjutan untuk menekan peredaran narkotika di Sumatera Utara.
Ajakan itu disampaikan Bobby saat menerima kunjungan silaturahmi Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan bersama jajaran pejabat utama Polda Sumut di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Selasa (13/10/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bobby menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dan kepolisian agar program penanganan persoalan sosial, khususnya pemberantasan narkoba, dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, upaya pemberantasan narkoba harus dilaksanakan secara konsisten melalui program yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Mudah-mudahan dengan program yang ada di Polda dapat dijalankan bersama dengan Pemprov Sumut, dan diharapkan program pengentasan narkoba ini tidak hanya seremonial saja, namun dapat memberikan hasil nyata,” ujar Bobby.
Dalam pertemuan itu, Bobby didampingi Wakil Gubernur Sumut Surya dan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Timur Tumanggor.
Bobby juga menyoroti perlunya pengawasan terhadap jalur masuk narkotika serta kawasan dengan aktivitas ekonomi tinggi yang berpotensi dimanfaatkan sebagai jalur peredaran barang terlarang tersebut.
Untuk memperkuat upaya tersebut, ia mengajak Polda Sumut menginisiasi penyusunan usulan regulasi khusus yang selanjutnya dapat dibahas bersama DPRD Sumut. Regulasi itu diharapkan menjadi landasan pendukung bagi koordinasi lintas lembaga dan pelaksanaan program pemberantasan narkoba di lapangan.
Polda Sumut Siapkan Tiga Program Unggulan
Selain membahas pemberantasan narkoba, pertemuan tersebut turut menyoroti pengembangan pariwisata dan peningkatan keamanan wilayah Sumatera Utara.
Kapolda Sumut Irjen Pol Sonny Irawan mengatakan, potensi wisata alam Sumut, terutama kawasan Berastagi dan Kabupaten Karo, perlu didukung infrastruktur, aksesibilitas, serta jaminan keamanan yang memadai.
Menurut Sonny, keamanan dan kenyamanan menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan wisatawan agar bersedia kembali berkunjung ke Sumatera Utara. Kondisi tersebut juga diharapkan berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi daerah.
“Kalau akses dan pelayanan keamanannya nyaman, pasti orang akan balik lagi ke sini. Kami siap mensupport dan mengawal program Pak Gubernur dalam meningkatkan daya tarik pariwisata Sumatera Utara,” ungkap Sonny.
Sonny juga memaparkan tiga program unggulan Polda Sumut yang berpotensi disinergikan dengan program Pemprov Sumut.
Pertama, Gerakan Masyarakat (Germas) Tolak Narkoba, yakni program penanganan narkotika secara komprehensif dari hulu hingga hilir melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif.
Program ini melibatkan berbagai elemen masyarakat hingga tingkat desa, rukun tetangga (RT), dan rukun warga (RW). Pelibatan masyarakat diharapkan memperkuat upaya pencegahan sekaligus membantu menekan peredaran narkoba di lingkungan masing-masing.
Kedua, Kompak (Kolaborasi Pemberantasan Kejahatan Jalanan). Program ini berfokus pada penanganan berbagai bentuk kejahatan jalanan, seperti begal, tawuran, dan premanisme, guna menciptakan lingkungan yang aman bagi masyarakat maupun wisatawan.
Ketiga, Sahata (Satu Hati Satu Kekuatan dalam Tertib Lalu Lintas). Program ini diarahkan pada pembinaan dan penegakan aturan lalu lintas secara humanis untuk membangun budaya berkendara yang tertib. Program tersebut juga diharapkan mendukung optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), antara lain melalui sektor pajak kendaraan bermotor.
Sinergi Keamanan dan Pembangunan Daerah
Kolaborasi Pemprov Sumut dan Polda Sumut diharapkan dapat memperkuat penanganan narkoba, menekan kejahatan jalanan, serta mendukung pembangunan daerah secara menyeluruh.
Melalui program yang terkoordinasi, kedua pihak diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang aman, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan mendukung iklim investasi yang kondusif.
Keamanan dan kenyamanan wilayah juga menjadi faktor pendukung pengembangan pariwisata Sumatera Utara. Dengan demikian, sinergi lintas lembaga diharapkan tidak hanya berdampak pada penegakan hukum, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. (r/isl)