JAKARTA — Pemerintah berencana memberikan telepon genggam (HP) gratis yang dilengkapi rekening digital bagi masyarakat Indonesia. Program ini disiapkan untuk memperluas akses layanan keuangan, menjangkau warga yang belum memiliki rekening bank, sekaligus mempermudah penyaluran bantuan sosial secara langsung kepada penerima.
Rencana tersebut disampaikan Hashim Djojohadikusumo dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026). Hashim yang menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi sekaligus Board of Advisors Prasasti itu menjelaskan, setiap warga nantinya akan dibekali ponsel yang terhubung dengan rekening digital.
“Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital. Seluruh dana akan berada di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing,” kata Hashim.
Menurut Hashim, program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat digitalisasi transaksi keuangan dan penyaluran bantuan sosial. Dengan sistem ini, bantuan pemerintah tidak lagi disalurkan dalam bentuk uang tunai fisik, melainkan ditransfer langsung ke rekening digital penerima.
“Semua bantuan dari pemerintah tak lagi berbentuk tunai, tetapi dikirim oleh Pak Juda (Wakil Menteri Keuangan Juda Agung) dan Kementerian Keuangan langsung ke masyarakat melalui ponsel mereka,” ujarnya.
BRI dan BSI Ditugaskan Buka Rekening Gratis
Hashim mengungkapkan, salah satu alasan pemerintah menyiapkan program tersebut adalah masih banyaknya penduduk Indonesia yang belum memiliki akses terhadap layanan perbankan.
Ia menyebut sekitar 30% penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank dan masih berada di luar sistem keuangan formal. Kondisi ini dinilai perlu diatasi agar masyarakat dapat lebih mudah mengakses layanan keuangan sekaligus menerima bantuan pemerintah.
“Menurut Bank Dunia, dan saya rasa pemerintah juga sepakat, sebanyak 30% penduduk kita tidak memiliki rekening bank. Mereka berada di luar sektor perbankan,” ungkapnya.
Untuk mendukung pelaksanaan program, pemerintah disebut telah menugaskan dua bank, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI, untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan.
Hashim mengatakan, rencana tersebut telah dibahas dalam rapat kabinet yang dihadirinya. Pembukaan rekening yang biasanya dikenakan biaya sekitar Rp50.000 itu direncanakan dapat dilakukan secara gratis bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Target WNI Berusia 17 Tahun ke Atas
Program pembukaan rekening gratis tersebut direncanakan menyasar warga negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Selain pembukaan rekening, pemerintah juga disebut menyiapkan saldo awal sebesar Rp50.000 untuk setiap rekening yang memenuhi ketentuan program. Anggaran yang pernah disebutkan untuk pelaksanaannya mencapai sekitar Rp3,8 triliun, dengan target implementasi mulai tahun depan.
Meski demikian, rincian teknis mengenai mekanisme pembagian ponsel, kriteria penerima, jadwal pelaksanaan, serta tata cara aktivasi rekening masih perlu menunggu penjelasan resmi lebih lanjut dari pemerintah dan kementerian terkait.
Rekening Digital Tak Sekadar Menjadi Tempat Menyimpan Dana
Hashim menambahkan, pemerintah tidak ingin rekening yang dibuka melalui program tersebut hanya menjadi rekening pasif atau tempat menyimpan dana tanpa aktivitas transaksi.
Karena itu, pemerintah disebut turut menyiapkan program aktivasi agar masyarakat dapat memanfaatkan rekening digital untuk berbagai kebutuhan keuangan.
Melalui program ini, pemerintah diharapkan dapat memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial, serta mendorong masyarakat yang selama ini belum terhubung dengan perbankan agar masuk ke dalam ekosistem keuangan digital.
Apabila direalisasikan sesuai rencana, program HP gratis dan rekening digital tersebut akan menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperluas akses teknologi dan layanan keuangan bagi masyarakat, terutama kelompok yang selama ini belum terjangkau sistem perbankan formal. (r/isl)