LAMPUNG SELATAN — Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyebut sebanyak 10.070 unit Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) telah beroperasi secara nasional per Kamis (15/10/2026).
“ Hari ini Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih secara serentak beroperasi, dan selama delapan hari Presiden meminta untuk terus melakukan monitoring di lapangan,” ujar Zulkifli Hasan saat meninjau KDKMP di Desa Bumi Sari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis.
Zulkifli mengatakan, pengawasan dilakukan secara langsung untuk memastikan kondisi bangunan, kesiapan sarana dan prasarana, serta pola operasional koperasi berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurut dia, dari total koperasi yang sudah beroperasi, sebanyak 10.070 unit telah mulai memberikan layanan. Sementara itu, jumlah KDKMP yang bangunannya telah berdiri dan selesai dibangun mencapai sekitar 28 ribu unit.
“Yang sudah beroperasi itu jumlahnya sebanyak 10.070 unit, dan yang sudah berdiri serta sudah jadi gedungnya itu jumlahnya sebanyak 28 ribu unit,” katanya.
Pemerintah menargetkan sebanyak 35 ribu unit KDKMP dapat beroperasi hingga akhir 2026. Salah satu koperasi yang menjadi perhatian dalam peninjauan tersebut adalah KDKMP di Desa Bumi Sari, Natar, Lampung Selatan.
Zulkifli menjelaskan, pengawasan terhadap koperasi yang telah beroperasi juga akan melibatkan Pangdam, Kapolda, gubernur, bupati, dan wali kota di masing-masing daerah. Pengawasan tersebut difokuskan pada kelengkapan barang dagangan, sarana, dan prasarana agar koperasi dapat memberikan pelayanan secara optimal.
“Nantinya dari 10.070 unit Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah beroperasi ini juga akan diawasi secara langsung oleh Pangdam, Kapolda, gubernur, bupati dan wali kota di daerah masing-masing untuk memeriksa kelengkapan barang serta sarana prasarana,” ujarnya.
Ia mengakui pelaksanaan program KDKMP merupakan pekerjaan besar yang melibatkan banyak instansi dan badan usaha milik negara (BUMN). Karena itu, evaluasi dan pengawasan berkala diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
“Dalam pekerjaan besar ini ada yang sudah berjalan bagus dan ada yang belum, karena ini melibatkan banyak instansi dan BUMN tentu pelayanannya tidak mudah dan memerlukan pengawasan serta memperlengkapi kekurangan secara berkala,” kata Zulkifli.
Ia menambahkan, secara keseluruhan pemerintah merencanakan pembentukan 80 ribu unit KDKMP di seluruh Indonesia.
Di KDKMP Desa Bumi Sari, Natar, sejumlah layanan telah tersedia untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Layanan tersebut meliputi penjualan LPG, agen BRILink, pupuk, beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), apotek, Kantor Pos, hingga pembayaran listrik.
Zulkifli menegaskan, pemerintah menyadari pelaksanaan program tersebut masih membutuhkan penyempurnaan. Namun, melalui pembenahan dan pengawasan secara berkelanjutan, KDKMP diharapkan dapat berkembang menjadi pusat layanan ekonomi desa yang mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Memang kami mengakui ini belum sempurna dan perlu waktu untuk membenahi, tapi yang dituju adalah terbentuknya kesejahteraan,” ujarnya. (ant/isl)