BELAWAN — Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, Kejati Aceh, dan Kejati Riau menandatangani perjanjian kerja sama (PKS) dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) untuk memperkuat sinergi dalam penegakan hukum, khususnya di wilayah laut.
Penandatanganan kerja sama tersebut berlangsung di Aula Jos Sudarso, Markas Komando Daerah TNI Angkatan Laut (Kodaeral) I, Belawan, Jumat (16/10/2026).
Kegiatan ini diawali dengan apel gabungan yang dipimpin Komandan Kodaeral I Laksamana Muda TNI Deni Septiana bersama Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sumatera Utara Muhibuddin, S.H., M.H., Kajati Aceh Teuku Rahmatsyah, S.H., M.H., M.Kn., serta Kajati Riau I Dewa Gede Wirajana, S.H., M.H.
Apel gabungan tersebut diikuti personel TNI AL, Korps Marinir, jajaran Kejaksaan Negeri Belawan dan Labuhan Deli, pejabat utama Kejati Sumatera Utara, serta pejabat utama Kodaeral I.
Tujuh Poin Utama Kerja Sama
Perjanjian kerja sama ini mencakup sejumlah aspek strategis yang bertujuan memperkuat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan tugas masing-masing institusi.
Adapun tujuh poin utama dalam perjanjian tersebut meliputi:
1. Pertukaran data dan informasi untuk kepentingan penegakan hukum.
2. Penyediaan informasi dan koordinasi teknis dalam proses penyelidikan serta penyidikan tindak pidana di laut.
3. Dukungan personel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan.
4. Dukungan kepada Kodaeral I dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
5. Pemanfaatan sarana dan prasarana.
6. Koordinasi teknis dan nonteknis terkait penyidikan, penuntutan, serta penanganan perkara koneksitas.
7. Sosialisasi tugas dan fungsi penanganan perkara koneksitas serta perkembangan hukum terbaru lainnya.
Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antarlembaga, terutama dalam menangani tindak pidana di laut dan perkara yang membutuhkan keterlibatan berbagai unsur penegak hukum.
Komitmen Bersama Mengawal Penegakan Hukum
Usai penandatanganan perjanjian, Komandan Kodaeral I Laksamana Muda TNI Deni Septiana menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya seluruh rangkaian kegiatan tersebut.
Ia menegaskan komitmen TNI AL untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menjaga dan mengawal penegakan hukum di wilayah laut.
“Kita sepakat dan siap serta berkomitmen untuk mengawal penegakan hukum di laut dengan bekerja sama dan berkolaborasi bersama aparat penegak hukum demi kebaikan negeri,” ujarnya.
Sementara itu, Kajati Sumatera Utara Muhibuddin bersama Kajati Aceh dan Kajati Riau menegaskan pentingnya implementasi nyata atas perjanjian kerja sama tersebut.
Sinergi antara kejaksaan dan TNI AL diharapkan dapat segera diwujudkan melalui koordinasi dan kolaborasi dalam mengawal penegakan hukum di wilayah laut.
Kerja sama ini juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penanganan perkara, memperkuat pertukaran informasi, serta mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan masing-masing institusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penandatanganan PKS tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara Jaksa Agung Republik Indonesia dan Panglima TNI di Jakarta.
Dihadiri Jajaran Kejaksaan dan TNI AL
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Intelijen Kodaeral I, Asisten Operasi Kodaeral I, dan Dandenma Kodaeral I.
Dari jajaran kejaksaan, hadir Asisten Pidana Militer Kejati Sumatera Utara Kolonel TNI Lukas Sambiono, S.H., M.H., beserta Asisten Pidana Militer Kejati Riau dan Kejati Aceh.
Hadir pula Asisten Intelijen Kejati Sumatera Utara Irfan Wibowo, S.H., M.H., Asisten Intelijen Kejati Aceh, serta Asisten Pemulihan Aset Kejati Sumatera Utara Dr. Muhamad Ilham Samuda.
Selain itu, kegiatan tersebut dihadiri para kepala kejaksaan negeri, di antaranya Kajari Medan, Kajari Belawan, Kajari Deli Serdang, Kajari Langkat, dan Kajari Serdang Bedagai.
Melalui kerja sama ini, kejaksaan dan TNI AL diharapkan semakin solid dalam menjalankan tugas penegakan hukum, khususnya dalam menghadapi berbagai tindak pidana di wilayah perairan Indonesia. (r/isl)