JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan kompetensi aparatur negara untuk memperkuat reformasi birokrasi serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat menerima Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Purwadi Arianto dan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, pertemuan tersebut membahas sejumlah langkah strategis untuk memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM), serta mengoptimalkan kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan institusi Polri dalam menjalankan tugas kepada masyarakat.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo membahas penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi kinerja aparatur sipil negara (ASN) dan institusi Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kepada masyarakat,” tulis Teddy dalam keterangannya.
Menurut Teddy, Presiden Prabowo juga menekankan bahwa profesionalisme, integritas, dan kompetensi harus menjadi landasan utama bagi seluruh aparatur negara dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
“Bapak Presiden menekankan pentingnya profesionalisme, integritas, dan kompetensi aparatur negara agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan semakin efektif dan berorientasi pada pelayanan publik,” ungkapnya.
Selain penguatan kualitas SDM, optimalisasi pelayanan publik menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan. Pelayanan yang diberikan oleh aparatur negara diharapkan tidak hanya berjalan efektif, tetapi juga mampu merespons kebutuhan masyarakat secara tepat.
Teddy menyampaikan, peningkatan kualitas pelayanan tersebut diharapkan dapat memastikan masyarakat memperoleh layanan yang responsif, optimal, dan sesuai dengan kebutuhan.
“Upaya peningkatan kualitas pelayanan diharapkan dapat memastikan masyarakat memperoleh layanan yang responsif, optimal, dan sesuai dengan kebutuhan,” katanya.
Penekanan terhadap profesionalisme dan integritas aparatur tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, sekaligus memperkuat orientasi pelayanan publik agar kehadiran negara benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (r/isl)