JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih dan kepala badan di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026), untuk membahas perkembangan ekonomi nasional di tengah dinamika perekonomian global.
Dalam rapat tersebut, stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyampaikan bahwa inflasi inti nasional masih terkendali, tetapi kenaikan harga pangan perlu mendapat perhatian khusus.
“Untuk inflasi inti yang menggambarkan pergerakan perekonomian, masih cukup terkendali. Pada September masih 2,8 persen. Memang yang perlu menjadi perhatian adalah inflasi pangan atau volatile food inflation yang mencapai 5 persen,” ujar Destry seusai rapat.
Menurutnya, pemerintah dan Bank Indonesia akan memperkuat koordinasi, khususnya dengan Kementerian Pertanian, untuk mengendalikan inflasi pangan agar kembali berada dalam sasaran inflasi yang ditetapkan BI, yakni 2,5 persen dengan toleransi plus minus 1 persen.
Destry menegaskan, pengendalian inflasi pangan membutuhkan langkah terkoordinasi agar gejolak harga komoditas tidak mengganggu daya beli masyarakat maupun stabilitas perekonomian nasional.
Selain membahas inflasi, rapat juga menyoroti perkembangan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Kondisi suku bunga global yang bertahan tinggi lebih lama atau higher for longer, serta inflasi di sejumlah negara maju yang masih berada di atas target, turut memberikan tekanan terhadap mata uang negara berkembang, termasuk rupiah.
Meski menghadapi tantangan tersebut, Destry mengatakan Bank Indonesia terus berupaya menjaga stabilitas rupiah melalui pemantauan dan langkah-langkah di pasar keuangan.
“Dua hari ini rupiah bisa kami jaga stabilitasnya, meskipun terjadi sedikit perlambatan. Kondisi ini juga sesuai dengan perkembangan di beberapa negara emerging market. Intinya, Bank Indonesia akan selalu berjaga di pasar,” ucapnya.
Destry menambahkan, Presiden Prabowo meminta Bank Indonesia terus mengevaluasi dan mengoptimalkan instrumen kebijakan yang tersedia untuk menjaga stabilitas nilai tukar.
Langkah tersebut mencakup intervensi di pasar spot, instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta Non-Deliverable Forward (NDF). BI juga melanjutkan pemberian insentif biaya lindung nilai atau hedging untuk mendorong masuknya aliran modal dan memperkuat ketahanan pasar keuangan domestik.
Menurut Destry, insentif biaya hedging yang telah diberikan sejak akhir Juni lalu mulai menunjukkan hasil positif. Kebijakan tersebut telah mendatangkan aliran dana masuk atau inflow melalui instrumen swap dan DNDF dengan nilai sekitar 8 miliar hingga 9 miliar dolar AS.
“Kami diminta oleh Bapak Presiden untuk terus melihat dan mengupayakan kebijakan-kebijakan yang kami miliki, apakah dalam bentuk intervensi di pasar spot, DNDF dan NDF, ataupun insentif biaya hedging,” pungkas Destry.
Melalui koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia, stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi diharapkan tetap terjaga di tengah ketidakpastian global. Pengendalian harga pangan juga menjadi faktor penting untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional. (r/isl)