JAKARTA– Realisasi investasi nasional selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencapai Rp3.923,2 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 5.485.944 orang. Lebih dari separuh investasi tersebut mengalir ke luar Pulau Jawa, menandakan kontribusi wilayah di luar Jawa yang semakin besar dalam perekonomian nasional.
Capaian tersebut disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Rosan menjelaskan, perhitungan realisasi investasi dua tahun pemerintahan Prabowo dimulai pada triwulan IV 2024, dilanjutkan sepanjang 2025, serta mencakup realisasi hingga triwulan III 2026.
“Ini adalah capaian realisasi investasi dua tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo. Jadi kami menghitung dimulainya pada triwulan empat 2024. Jadi kami menghitung dari awal tahun, tapi adalah dari triwulan empat 2024, tahun 2025 tahun penuh, 2026 hanya sampai triwulan ketiga,” ujar Rosan.
Dari sisi persebaran wilayah, investasi di luar Pulau Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total investasi nasional. Sementara itu, Pulau Jawa mencatatkan realisasi investasi sebesar Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa wilayah di luar Jawa menjadi kontributor mayoritas investasi nasional selama periode yang dihitung pemerintah.
Berdasarkan asal modal, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp1.998,7 triliun atau 50,9 persen. Adapun Penanaman Modal Asing (PMA) tercatat sebesar Rp1.924,5 triliun atau 49,1 persen.
“Kontribusi investasi dalam negeri maupun luar negerinya. Dalam negerinya 50,9 persen atau Rp1.998,7 triliun, berbanding tipis dengan PMA-nya 49,1 persen atau Rp1.924,5 triliun,” kata Rosan.
Target Investasi Dukung Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen
Lebih lanjut, Rosan mengungkapkan bahwa Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan kebutuhan investasi sebesar Rp13.032,8 triliun hingga 2029.
Kebutuhan investasi tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029. Karena itu, peningkatan realisasi investasi menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong aktivitas ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat kapasitas industri nasional.
Rosan menyebut target investasi yang diberikan kepada Kementerian Investasi dan Hilirisasi sejauh ini dapat dicapai sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.
“Memang sejauh ini alhamdulillah target yang dicanangkan oleh Bappenas, yang diberikan kepada Menteri Investasi dan Hilirisasi ini alhamdulillah tercapai ya,” ungkapnya.
Pemerintah Perkuat Hilirisasi dan Industrialisasi
Ke depan, pemerintah akan terus mendorong peningkatan kualitas investasi melalui perbaikan iklim usaha, penguatan hilirisasi, serta percepatan industrialisasi nasional.
Menurut Rosan, upaya menarik investasi tidak cukup hanya dilakukan dengan menunggu kedatangan investor. Pemerintah perlu aktif menjaring peluang investasi sekaligus mendengarkan masukan dari para pelaku usaha agar kebijakan yang diterapkan semakin mendukung kegiatan bisnis dan pengembangan industri.
Pemerintah juga mengarahkan investasi yang masuk agar memberikan nilai tambah bagi perekonomian domestik. Hilirisasi menjadi salah satu instrumen untuk meningkatkan nilai produk, sementara industrialisasi diharapkan memperkuat struktur ekonomi nasional dan memperluas kesempatan kerja.
“Tentunya kita juga harus senantiasa jemput bola dan mendengarkan juga masukan, inputan agar iklim investasi kita, iklim industri kita ini makin meningkat karena memang yang kita inginkan dari investasi yang masuk adalah ujungnya industrialisasi ya, hilirisasi di antaranya kemudian industrialisasi,” pungkas Rosan.
Dengan realisasi investasi mencapai Rp3.923,2 triliun dan penyerapan lebih dari 5,48 juta tenaga kerja, pemerintah menempatkan investasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Tantangan selanjutnya adalah memastikan investasi tersebut memberikan manfaat yang semakin luas melalui pemerataan pembangunan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, serta penguatan industri nasional. (r/isl)