Pemerintah Pastikan Pasokan BBM Aman, Hilirisasi Nikel dan Baterai EV Dipercepat

Bisnis, Nasional, Politik14 Dilihat

JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi bahan bakar minyak (BBM), sekaligus mendorong percepatan hilirisasi mineral dan pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. Langkah tersebut dilakukan di tengah dinamika kenaikan harga minyak dunia.

Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menyampaikan hal itu usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2026).

Bahlil menjelaskan, harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) berada pada kisaran USD105–106 per barel. Sementara itu, rata-rata ICP sejak Januari hingga Oktober 2026 tercatat sekitar USD91–92 per barel.

“Rata-rata dari Januari sampai dengan bulan Oktober sekarang ICP kita di angka 91 sampai dengan 92 dolar per barel,” ujar Bahlil.

Cadangan BBM Nasional Terus Dijaga

Terkait ketersediaan BBM, Bahlil memastikan cadangan nasional untuk sebagian besar jenis bahan bakar berada di atas 20 hari. Adapun cadangan Pertalite dengan RON 90 berada pada kisaran 16–18 hari.

Sementara itu, cadangan Pertamax RON 92, BBM beroktan lebih tinggi seperti RON 95 dan RON 98, serta Solar, secara rata-rata berada di atas 20 hari.

BACA JUGA :  Diduga Bunuh Diri, Prajurit TNI Ditemukan Tewas di Yonkes 1 Kostrad

“Untuk di sektor BBM saya dapat pastikan bahwa cadangan nasional kita rata-rata—minus Pertalite yang RON 90—selebihnya untuk bentuk BBM yang lain itu rata-rata di atas 20 hari,” tegasnya.

Pemerintah juga mengambil langkah khusus untuk memperkuat pasokan BBM di Bali. Setelah berkoordinasi dengan Gubernur Bali, Direktur Utama Pertamina, dan Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, pemerintah meningkatkan cadangan BBM di wilayah tersebut menjadi 11–12 hari.

Peningkatan tersebut ditargetkan mencapai 15 hari dalam satu minggu ke depan agar cadangan BBM Bali dapat memenuhi standar yang ditetapkan secara nasional.

Bahlil menjelaskan, kendala distribusi sebelumnya dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM dari Jawa menuju Bali. Namun, persoalan tersebut berangsur teratasi melalui koordinasi antara Pertamina, pemerintah daerah, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), kepolisian, dan TNI.

“Problem-nya adalah memang kemarin terjadi kapal yang terlambat masuk dari Jawa ke Bali untuk menyuplai, tapi sekarang sudah bisa terurai,” tuturnya.

Selain Bali, pemerintah juga memantau kondisi distribusi BBM di sejumlah wilayah Jawa Timur. Berdasarkan laporan yang diterimanya dari Pertamina, kendala pasokan di beberapa daerah telah berangsur teratasi melalui langkah-langkah distribusi yang dilakukan perusahaan.

BACA JUGA :  KKP Bongkar Modus Keji Perusahaan Asing, Caplok Pulau RI

“Beberapa tempat di Jawa Timur, karena memang tanggung jawab untuk menyuplai di bawah itu adalah Pertamina, sudah mendapat saya laporan bahwa sudah bisa terurai dengan pasokan yang sudah mereka lakukan di sana,” kata Bahlil.

Relaksasi Produksi Batu Bara Dilakukan Terbatas

Di sektor mineral dan batu bara, pemerintah mencermati kenaikan harga batu bara yang dinilai dapat mendukung peningkatan penerimaan devisa negara.

Bahlil menyebut harga batu bara untuk kalori 6.300 mencapai sekitar USD154 per ton. Menyikapi perkembangan tersebut, pemerintah akan tetap menerapkan relaksasi produksi secara terbatas dengan mempertimbangkan keseimbangan pasokan dan permintaan (supply and demand).

Kebijakan itu diarahkan agar peningkatan produksi dapat dilakukan secara terukur, sejalan dengan kondisi pasar dan kebutuhan untuk memperkuat penerimaan devisa.

“Sekarang hari ini mencapai 154 dolar per ton untuk kalori 6.300, dan harapan kita memang adalah harganya bagus, produksinya kita naikkan, dan sekarang kita tetap akan melakukan relaksasi terbatas untuk menjaga supply and demand,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah berharap momentum kenaikan harga komoditas tersebut dapat dimanfaatkan untuk mendorong masuknya devisa ke dalam negeri.

Hilirisasi Nikel dan Ekosistem Baterai Kendaraan Listrik Dipercepat

Selain menjaga ketahanan energi dan mengoptimalkan sektor pertambangan, pemerintah terus mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri.

BACA JUGA :  Jelang Pilkada 2024 di Deliserdang, Tokoh Ulama: Dinasti Tambunan Harus Diakhiri

Bahlil menyampaikan bahwa pengembangan industri nikel berjalan dengan baik. Hal itu antara lain ditandai dengan peresmian sejumlah pabrik di kawasan Weda Bay, Maluku Utara, oleh Presiden Prabowo Subianto.

Pemerintah juga tengah mempersiapkan peresmian pabrik dalam ekosistem baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Proyek tersebut merupakan hasil kerja sama antara perusahaan asal Tiongkok, CATL, dan badan usaha milik negara (BUMN) Indonesia.

“Sebentar lagi kita akan melakukan peresmian pabrik ekosistem baterai mobil di Karawang, yang satu tahun lalu Bapak Presiden melakukan groundbreaking, itu adalah kerja sama antara CATL dan BUMN kita,” ungkap Bahlil.

Pengembangan industri baterai kendaraan listrik menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat rantai pasok industri nasional, mulai dari pengolahan mineral hingga produksi komponen pendukung kendaraan listrik.

Melalui penguatan pasokan BBM, pengelolaan produksi batu bara secara terukur, serta percepatan hilirisasi nikel dan baterai kendaraan listrik, pemerintah berupaya menjaga ketahanan energi sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam dan daya saing industri nasional. (r/isl)