JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat memperkuat kolaborasi untuk mempercepat pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha berbasis pertanian.
Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat, membuka lapangan kerja, serta memperluas akses pasar bagi pelaku usaha di daerah yang menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, yang akrab disapa Gus Imin, membahas langkah tersebut bersama Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas pengembangan komoditas unggulan daerah melalui pendekatan terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, hingga pemasaran.
Gus Imin mengatakan, pemerintah telah menetapkan 88 kabupaten/kota sebagai lokus prioritas penanggulangan kemiskinan. Penentuan wilayah percontohan akan mempertimbangkan tingkat kemiskinan, potensi komoditas lokal, serta ketersediaan anggaran.
Sejumlah komoditas yang menjadi sasaran pengembangan antara lain cabai, singkong, kopi, dan peternakan ayam.
Menurut Gus Imin, pemberdayaan ekonomi masyarakat perlu diarahkan pada pembentukan usaha mandiri dan produktif sehingga masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan sosial.
Pemerintah juga menekankan pentingnya hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Melalui pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemasaran yang terintegrasi, produk pertanian diharapkan memiliki daya saing lebih baik dan mampu memberikan pendapatan yang lebih tinggi kepada petani serta pelaku usaha lokal.
Gus Imin mencontohkan pengembangan hilirisasi kelapa oleh Kementan yang telah menghasilkan produk berorientasi ekspor. Model tersebut dinilai dapat menjadi referensi untuk pengembangan komoditas lain dengan menyesuaikan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan ekosistem pertanian yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah hingga pelaku usaha dan masyarakat.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghubungkan potensi lokal dengan kegiatan ekonomi produktif dari hulu hingga hilir, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja di wilayah prioritas.
Melalui strategi ini, sektor pertanian diharapkan tidak hanya berperan dalam menopang produksi dan ketahanan pangan nasional, tetapi juga menjadi salah satu penggerak peningkatan pendapatan serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (bc/isl)