JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya memperkuat ketahanan nasional, menyelamatkan kekayaan alam, dan mengutamakan kepentingan rakyat di tengah situasi geopolitik dunia yang semakin tidak menentu.
Penegasan tersebut disampaikan Presiden saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bertajuk Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Prabowo mengatakan Indonesia saat ini menghadapi situasi yang menuntut kemampuan bertahan sekaligus memperkuat kemandirian nasional. Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus menjadi perhatian utama demi menjaga keberlangsungan dan keselamatan bangsa.
“Saudara-saudara, inti yang ingin saya sampaikan, yang sudah berkali-kali saya sampaikan kepada saudara-saudara, kita sekarang berada dalam kondisi harus survival, kita harus bertahan, kita harus menyelamatkan kekayaan kita. Kekayaan kita, sumber alam kita itu adalah ibarat darah kita. Kalau darah kita bocor terus, tidak mungkin badan kita selamat,” tegas Prabowo.
Presiden menjelaskan bahwa tantangan global yang dihadapi Indonesia juga dirasakan oleh banyak negara lain. Karena itu, pemerintah harus menempatkan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas dalam setiap pengambilan kebijakan, baik di dalam negeri maupun dalam hubungan internasional.
Dalam bidang diplomasi, Prabowo menegaskan Indonesia akan terus menjalankan politik luar negeri yang menghormati semua negara, menjaga persahabatan, serta tidak mengikatkan diri pada blok kekuatan tertentu.
“Saya sudah sampaikan, garis politik luar negeri saya adalah seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” ujar Prabowo.
Menurutnya, prinsip tersebut sejalan dengan kebijakan bertetangga baik atau good neighbor policy yang telah dijalankannya sejak menjabat Menteri Pertahanan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Indonesia, lanjut Prabowo, harus terus membangun kerja sama dengan negara-negara lain tanpa mengesampingkan kedaulatan nasional dan amanat konstitusi.
“Kita tidak mau ikut blok manapun. Kita tidak mau ikut pakta-pakta militer manapun. Kita hormati, kita tidak mau terlibat. Tapi kita sesuai dengan undang-undang dasar kita, kita anti-imperialisme. Kita anti penjajahan,” kata Presiden.
Prabowo juga menekankan bahwa politik dalam negeri harus berorientasi pada kepentingan bangsa, bukan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Di tengah meningkatnya kompleksitas tantangan global, seluruh elemen bangsa dinilai perlu memperkuat kerja sama untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan.
Ia turut menyoroti pentingnya perubahan cara pandang dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi, agar mampu melihat persoalan nasional secara menyeluruh dan tidak terjebak dalam pendekatan sektoral.
Menurut Prabowo, persoalan politik, ekonomi, sosial, dan pertahanan memiliki keterkaitan erat sehingga perlu dipahami sebagai satu kesatuan dalam merumuskan kebijakan dan menyiapkan kepemimpinan nasional.
“Politik, ekonomi, sosial, pertahanan tidak bisa dipisah-pisahkan,” ucapnya.
Lebih lanjut, Presiden mengingatkan bahwa tekanan terhadap tatanan internasional menuntut setiap negara memiliki ketahanan yang kuat. Dalam situasi tersebut, persatuan nasional menjadi salah satu fondasi penting agar Indonesia mampu menjaga kedaulatan, menghadapi ancaman, dan memperjuangkan kepentingan rakyat.
Meski demikian, Prabowo menegaskan bahwa persatuan tidak berarti menghilangkan perbedaan. Demokrasi tetap harus memberikan ruang bagi kompetisi politik, kritik, dan koreksi sebagai bagian dari kehidupan berbangsa dan bernegara.
“Perbedaan bagus, kompetisi perlu, saling kritik, saling koreksi sangat perlu. Tapi di ujungnya kita harus menjaga persatuan,” pungkasnya.
Presiden menegaskan bahwa di tengah ketidakpastian global, Indonesia harus tetap berdaulat dalam menentukan sikap, tangguh dalam melindungi kepentingan nasional, serta bersatu dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. (r/isl)