JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Kamis (22/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengapresiasi pembentukan TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota sebagai bagian dari upaya memperluas akses keuangan bagi masyarakat.
Rakornas tahun ini mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Kegiatan tersebut mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan sektor keuangan untuk memperkuat pemerataan akses keuangan di berbagai wilayah Indonesia.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, dalam laporannya kepada Presiden menyampaikan bahwa pelaksanaan Rakornas TPAKD sejalan dengan agenda Asta Cita, terutama dalam mendorong pemerataan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Ia menjelaskan, perkembangan program percepatan akses keuangan terus dipantau setiap tahun. OJK juga bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam penyelenggaraan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan.
Berdasarkan laporan tersebut, tingkat literasi keuangan Indonesia pada 2026 mencapai 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen. Capaian inklusi keuangan itu disebut telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 93 persen pada 2029.
Friderica menilai capaian tersebut merupakan hasil kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, OJK, Bank Indonesia, hingga pemerintah daerah.
“Tentu saja ini merupakan hasil kerja sama yang sangat baik antara pemerintah, kemudian OJK, Bank Indonesia, dan juga seluruh pemerintah daerah, kabupaten, dan kota di Indonesia,” katanya.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengapresiasi terbentuknya TPAKD di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota pada akhir 2024. Menurut Presiden, pembentukan kelembagaan tersebut merupakan pencapaian yang patut dihargai.
“Ini suatu pencapaian kelembagaan yang perlu kita hargai dan kita banggakan,” ujar Prabowo.
Presiden juga menyampaikan penghargaan kepada OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam membangun dan mengembangkan kelembagaan TPAKD di berbagai wilayah.
“Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini,” tuturnya.
Selain menyoroti perkembangan kelembagaan TPAKD, Presiden Prabowo turut menyinggung keterlibatan penerima manfaat dari berbagai kelompok masyarakat dalam kegiatan tersebut.
Perwakilan penerima manfaat yang hadir berasal dari beragam latar belakang pekerjaan dan kegiatan ekonomi, mulai dari pengemudi transportasi daring, petani, nelayan, pedagang, hingga santri. Kehadiran mereka mencerminkan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran perluasan akses keuangan.
“Saya juga mendapat laporan ada perwakilan penerima manfaat dari berbagai sektor, dari pengemudi online, petani, nelayan, pedagang, dan juga dari para santri,” kata Prabowo.
Rakornas TPAKD 2026 turut dihadiri sejumlah pimpinan lembaga negara, anggota DPR dan DPD RI, para menteri Kabinet Merah Putih, serta kepala daerah dari seluruh Indonesia.
Melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan, TPAKD diharapkan terus mendorong perluasan akses terhadap layanan keuangan yang inklusif dan berkelanjutan, sehingga manfaat pembangunan ekonomi dapat menjangkau masyarakat di berbagai daerah. (r/isl)