JK Ingatkan Politisi Jangan Terjebak Politik Lima Tahunan, Ajak Berpikir sebagai Negarawan

Nasional, Politik23 Dilihat

JAKARTA — Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia, Jusuf Kalla (JK), mengingatkan para elite politik agar tidak hanya berpikir dalam kerangka kepentingan elektoral lima tahunan. Menurutnya, Indonesia membutuhkan pemimpin yang memiliki visi jangka panjang dan mampu merancang masa depan bangsa untuk satu generasi mendatang.

Pesan tersebut disampaikan JK saat menghadiri agenda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta, Sabtu (21/11/2026).

Dalam kesempatan itu, JK menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara cara berpikir birokrat, politisi, dan negarawan. Perbedaan tersebut terletak pada rentang waktu dan orientasi tanggung jawab yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

“Kalau birokrat berpikir tahunan karena anggaran dan pekerjaannya dinilai setiap tahun. Politisi berpikir lima tahun karena setiap lima tahun dipilih atau tidak dipilih lagi. Tetapi negarawan berpikir tentang satu generasi,” kata JK.

Ia mengajak para politisi untuk tidak berhenti pada kepentingan politik jangka pendek, tetapi juga membangun kesadaran sebagai negarawan yang memikirkan arah perjalanan bangsa.

“Saya ajak kita semua, di samping menjadi politisi, juga menjadi negarawan. Berpikir ke depan, bangsa ini mau ke mana,” ujar JK, dikutip dari Antara.

JK juga mengingatkan bahwa meskipun setiap partai politik memiliki ideologi, gagasan, dan pendekatan yang berbeda, seluruh kekuatan politik pada dasarnya memiliki tujuan yang sama, yakni memperjuangkan keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat.

“Sebagai politisi tentu kita berbeda. Tetapi apa pun perbedaan cara berpikir, tujuan kita sama. Di situlah tempat kita bersatu,” katanya.

Dalam pemaparannya, JK turut menyoroti sejumlah tantangan yang dihadapi Indonesia, mulai dari perlambatan ekonomi, dinamika geopolitik global, bencana alam, hingga persoalan tata kelola pemerintahan.

Ia menyebut terdapat tiga faktor utama yang memengaruhi perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional, yaitu kondisi geopolitik dunia, bencana alam, serta kebijakan pemerintah.

Konflik bersenjata di berbagai kawasan dunia, misalnya, dapat mengganggu jalur perdagangan internasional, menekan kinerja ekspor, serta memengaruhi stabilitas ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia.

Ancaman Kekeringan dan Perubahan Iklim

Selain tantangan global, Indonesia juga menghadapi persoalan domestik berupa ancaman kekeringan dan perubahan iklim yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat, khususnya sektor pertanian dan perekonomian kelompok kecil.

JK menilai, tidak seluruh persoalan krisis ekonomi dan pembangunan dapat dibebankan kepada pemerintah. Ada faktor eksternal dan kondisi alam yang berada di luar kendali langsung penyelenggara negara.

“Jadi, kalau ada krisis, bukan hanya karena pemerintah. Ada dua hal yang tidak bisa dikuasai pemerintah, yaitu faktor geopolitik dunia dan faktor bencana,” ujarnya.

Menutup pesannya, JK menekankan pentingnya kualitas kepemimpinan, integritas penyelenggara negara, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menentukan masa depan Indonesia.

Ia berharap seluruh elemen politik mampu melampaui kepentingan elektoral jangka pendek dan membangun kerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera.

Pesan JK tersebut sekaligus mengingatkan bahwa kepemimpinan tidak semestinya hanya diukur dari keberhasilan memenangkan kontestasi politik, tetapi juga dari warisan kebijakan dan manfaat yang dapat dirasakan oleh generasi mendatang. (bc/isl)