Dilaporkan ke MKD, Habiburokhman Balik Serang ICW: Tak Pernah Ajukan Diri Jadi Narasumber RUU Perampasan Aset

Nasional, Politik130 Dilihat

JAKARTA – Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menanggapi laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI terkait proses pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia menegaskan, DPR telah menjalankan proses pembahasan secara terbuka dan memberikan ruang kepada berbagai pihak untuk menyampaikan masukan.

ICW sebelumnya melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD pada Kamis (19/11/2026). Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tidak transparannya proses pembahasan dan pengesahan UU Perampasan Aset serta sejumlah substansi yang dinilai belum mengakomodasi kepentingan pemberantasan korupsi.

Menanggapi laporan itu, Habiburokhman mengaku tidak mempermasalahkan langkah ICW. Menurutnya, DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat harus terbuka terhadap kritik dan masukan masyarakat, termasuk organisasi masyarakat sipil.

“Kami wakil rakyat dan mereka bagian dari rakyat. Berbagai kritikan kami terima, tetapi kami sudah melakukan yang terbaik dalam pembentukan UU Perampasan Aset Tipikor ini,” kata Habiburokhman, Sabtu (21/11/2026).

Ia menjelaskan, proses pembahasan UU Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya telah dilakukan secara terbuka. Draf awal RUU tersebut, menurutnya, telah diunggah melalui kanal resmi Kementerian Hukum sejak pemerintah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) kepada Panitia Kerja (Panja).

Keterbukaan juga disebut terlihat dalam seluruh tahapan pembahasan, mulai dari Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), rapat kerja, rapat Panja, rapat Tim Perumus dan Tim Sinkronisasi (Timus/Timsin), pembahasan DIM, hingga pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

Habiburokhman menyebut seluruh rangkaian rapat tersebut terbuka untuk diliput media massa, disiarkan melalui TV Parlemen dan kanal YouTube Parlemen, serta dapat disaksikan masyarakat, termasuk mahasiswa yang sedang menjalani program magang.

“Jadi, kurang terbuka apa lagi? Seluruh proses pembahasan dilakukan secara terbuka, diliput media massa, disiarkan langsung melalui TV Parlemen dan akun YouTube Parlemen, bahkan dihadiri mahasiswa magang,” tegas politikus Partai Gerindra tersebut.

Habiburokhman Pertanyakan Sikap ICW

Terkait keberatan ICW karena tidak dilibatkan dalam pembahasan RUU Perampasan Aset, Habiburokhman menjelaskan bahwa Panja memprioritaskan pihak-pihak yang secara aktif mengajukan diri sebagai narasumber dalam RDPU.

Menurutnya, terdapat sekitar 90 pihak yang mengajukan diri untuk memberikan masukan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 pihak berhasil diakomodasi untuk menyampaikan pandangan secara langsung.

Sementara pihak yang belum memperoleh kesempatan hadir diminta menyampaikan masukan secara tertulis karena keterbatasan waktu pembahasan.

“Kalau soal ICW tidak diundang, kami memang memprioritaskan pihak yang mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Setidaknya ada 90 pihak, tetapi yang bisa terakomodasi hanya 87. Yang lainnya kami minta memberikan masukan tertulis karena memang waktu yang tidak mencukupi,” jelasnya.

Habiburokhman menyayangkan ICW tidak pernah mengajukan diri sebagai narasumber maupun menyampaikan masukan tertulis kepada Panja.

Ia menilai, apabila ICW secara khusus diundang tanpa melalui mekanisme pengajuan narasumber, hal itu justru berpotensi menimbulkan ketidakadilan terhadap pihak lain yang telah mengajukan permohonan tetapi belum memperoleh kesempatan.

“Masalahnya, ICW justru tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi narasumber. Kalau kami mengundang mereka, tentu tidak adil bagi masyarakat lain yang mengajukan tetapi belum sempat diundang. Mereka juga tidak mengirim masukan tertulis,” ungkapnya.

ICW Soroti Transparansi dan Illicit Enrichment

Sebelumnya, ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset resmi melaporkan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD pada Kamis (19/11/2026).

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, mengatakan laporan tersebut didasarkan pada dugaan tidak terbukanya dokumen pembahasan UU Perampasan Aset kepada masyarakat.

Menurut Ibrahim, DPR tidak mempublikasikan dokumen rancangan undang-undang sejak tahap awal pembahasan hingga disahkan menjadi undang-undang. Selain itu, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembahasan juga dinilai tidak disampaikan secara terbuka.

“Undang-undang dalam perumusan rancangan undang-undang itu harus disebarluaskan, tetapi sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia dalam website milik DPR,” kata Ibrahim kepada wartawan.

Ia menegaskan, keterbukaan dokumen merupakan bagian penting dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dengan akses terhadap rancangan aturan, masyarakat memiliki kesempatan untuk mempelajari sekaligus memberikan masukan terhadap substansi yang sedang dibahas.

Selain persoalan transparansi, ICW juga menyoroti tidak dimasukkannya pengaturan mengenai kekayaan tidak wajar atau illicit enrichment dalam UU Perampasan Aset.

Menurut Ibrahim, ketentuan tersebut penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, khususnya dalam menindak pejabat atau penyelenggara negara yang memiliki kekayaan tidak sebanding dengan penghasilan sahnya.

ICW menilai, tidak adanya pengaturan illicit enrichment berpotensi melemahkan upaya penindakan terhadap pihak-pihak yang mengalami peningkatan kekayaan secara tidak wajar.

“Bahkan DPR sendiri mengabaikan apa yang diminta oleh KPK untuk menetapkan norma illicit enrichment sebagai bagian daripada undang-undang ini,” lanjut Ibrahim.

Perbedaan pandangan antara DPR dan ICW tersebut memperlihatkan adanya perdebatan mengenai keterbukaan proses legislasi sekaligus substansi pengaturan dalam UU Perampasan Aset. (bc/isl)