Anies: Politik Luar Negeri Indonesia Harus Berbasis Prinsip, Bukan Transaksional

JAKARTA – Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menegaskan bahwa politik luar negeri Indonesia harus berpijak pada prinsip dan nilai-nilai yang menjadi dasar perjuangan bangsa. Menurutnya, kebijakan internasional tidak boleh sekadar berorientasi pada kepentingan transaksional atau mengikuti kepentingan negara lain.

Pandangan tersebut disampaikan Anies saat ditemui wartawan seusai menghadiri Conference on Indonesian Foreign Policy 2026 (CIFP 2026) di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, Sabtu (21/11/2026).

Anies mengatakan, Indonesia memiliki landasan historis dan ideologis yang kuat dalam menjalankan hubungan internasional, salah satunya melalui Dasasila Bandung. Sepuluh prinsip yang lahir dari Konferensi Asia Afrika tersebut, menurutnya, harus menjadi pedoman dalam merumuskan kebijakan luar negeri.

“Prinsipnya apa? Ada Dasasila Bandung, ada 10 prinsip itu. Dan itu dipegang sebagai guideline dalam penyusunan kebijakan. Dengan begitu kita akan memiliki kewibawaan karena foreign policy kita value based, kebijakan internasional berbasis nilai,” ujar Anies.

Ia menilai, konsistensi dalam memegang prinsip akan membuat Indonesia memiliki posisi dan kewibawaan lebih kuat dalam pergaulan internasional.

Anies juga menekankan bahwa politik luar negeri bebas aktif justru semakin relevan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik global. Indonesia, kata dia, harus mampu menentukan sikap secara mandiri berdasarkan prinsip, bukan karena tekanan atau keberpihakan kepada kekuatan tertentu.

“Justru makin relevan karena berbasis pada nilai-nilai. Jadi kita bukan ikut pada patron, tapi kita ikut pada principle. Bukan patronnya, tapi principle-nya,” tegasnya.

Apresiasi Forum Diskusi Kebijakan Luar Negeri

Dalam kesempatan tersebut, Anies turut mengapresiasi penyelenggaraan CIFP 2026 yang memasuki tahun ke-10 dan digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI).

Menurutnya, forum tersebut memiliki peran penting dalam memperluas pemahaman masyarakat mengenai dinamika hubungan internasional dan arah kebijakan luar negeri Indonesia.

Ia menyebut, selama ini diskusi mengenai politik luar negeri cenderung berlangsung di ruang terbatas dan lebih banyak melibatkan kalangan diplomat, akademisi, serta pakar hubungan internasional.

Kehadiran FPCI dinilai mampu membuka ruang partisipasi yang lebih luas, terutama bagi mahasiswa dan generasi muda untuk mempelajari sekaligus mendiskusikan berbagai persoalan global.

“Tapi FPCI membuat acara terbuka bagi mahasiswa, bagi anak muda, bagi siapa saja dan tak berbayar. Bukan tidak ada biaya, artinya mereka bekerja keras membiayai ini sehingga terjadi ekosistem pembelajaran,” ungkapnya.

Anies berharap forum semacam CIFP dapat terus berkembang sebagai ruang pendidikan publik yang mendorong masyarakat Indonesia lebih memahami posisi strategis bangsa dalam menghadapi perubahan geopolitik dunia.

Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam memahami politik luar negeri menjadi penting agar kebijakan internasional Indonesia tidak hanya menjadi urusan pemerintah dan kalangan elite, tetapi juga dipahami sebagai bagian dari kepentingan bangsa secara keseluruhan. (bc/isl)