MEDAN – Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pendidikan (FKMPP) mendesak pemerintah untuk mengusut tuntas keberadaan bandara khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah.
Desakan itu dilontaskan Ketua Umum FKMPP Bachtiar SH, Rabu (26/11/2025). Ia menilai, keberadaan bandara tersebut bentuk kelalaian serius yang mengancam kedaulatan negara. Apalagi, konon tak ada satu pun aparat pemerintah yang bisa masuk dan melakukan pengawasan di area bandara tersebut.
“Tidak ada bandara yang boleh beroperasi tanpa melibatkan negara. Jika ada bandara yang berjalan sendiri tanpa pengawasan pemerintah. Itu sama saja dengan ada negara dalam negara. Hal seperti itu tidak boleh terjadi,” kata Bachtiar.
Ia pun meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, serta aparat pertahanan dan keamanan, segera mengambil langkah hukum dan tindakan tegas.
Menurut dia, keberadaan bandara tanpa pengawasan negara bukan hanya melanggar regulasi penerbangan sipil, tapi juga berpotensi membuka celah ancaman keamanan nasional, termasuk penyelundupan barang, mobilitas orang tanpa kendali, serta aktivitas ilegal lain yang tidak terpantau.
“Ini harus diusut tuntas. Pemerintah tidak boleh ragu untuk menindak tegas siapa pun yang mengoperasikan fasilitas strategis tanpa otoritas negara. Kedaulatan adalah harga mati,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menuturkan bandara yang tak punya perangkat negara adalah anomali. Dia menyatakan, pihaknya akan segera mengevaluasi masalah tersebut sehingga celah kerawanan kedaulatan ekonomi bisa teratasi.
“Ini anomali, bandara tapi tak memiliki perangkat negara dalam bandara ada celah yang membuat rawan kedaulatan ekonomi,” kata Sjafrie usai menyaksikan Latihan Terintegrasi 2025 yang digelar oleh TNI dan perangkat lainnya di Morowali, Sulawesi Tengah Kamis (20/11).(bj)