MEDAN – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pendidikan (FKMPP) meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menindaklanjuti dugaan korupsi di bidang pendidikan.
Kepada awak media, Jumat (1/11/2024), Ketua DPP FKMPP Bachtiar menyebutkan, telah terjadi dugaan mark up harga-harga dalam bidang IT dan Pengadaan Alat Peraga di Dinas Pendidikan di seluruh Indonesia.
“Kita telah lama melihat harga-harga dalam pengadaan tersebut sangat besar mark up- nya. Pada umumnya pembengkakan terjadi dari pengadaan yang menggunakan anggaran dari APBN yang disalurkan melalui DAK (Dana Alokasi Khusus) yang harganya terbilang cukup fantastis,” ungkap Bachtiar.
Ia pun menyinggung pengadaan TV Smart Board, yang dinilai harga yang disematkan cukup tinggi, sehingga terindikasi pembengkakan (mark up) mencapai 60 persen.
Lebih lanjut disampaikan Bachtiar, dalam beberapa tahun belakangan ini negara telah membuat ketentuan barang-barang tersebut wajib TKDN (Tingkat Komponen dalam Negeri).
“Dengan dugaan mark up yang terjadi di dinas pendidikan di seluruh Indonesia mencapai triliunan rupiah. Tentu kita berharap pihak KPK, Kejaksaan Agung, maupun Polri, dapat pro aktif untuk segera memeriksa semua pihak terkait dugaan yang merugikan negara hingga triliunan rupiah tersebut,” himbaunya.
“Kita meyakini bahwa sistem harga di LKPP tidak dicek sesuai dengan mutu kualitas barang-barang tersebut, sehingga terjadi ‘kebocoran’ yang sangat besar. Bisa jadi ada indikasi permainan dalam pengadaan barang-barang tersebut,” sambungnya.
Disorot Dewan
Sebelumnya, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN, Astrid Kuya menarik perhatian publik terkait anggaran dua sekolah di Kepulauan Seribu.
Dalam video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, Astrid mengkritisi rencana penganggaran sebesar Rp 1,4 miliar untuk pemasangan pagar dan pengadaan laptop bagi siswa.
Astrid menyoroti bahwa jumlah laptop yang akan dibeli sebanyak 129 unit, yang jika dihitung, setiap laptop seharga Rp 23 juta.
Ia menyebutkan bahwa baru saja membeli laptop dengan harga antara Rp 7 juta hingga Rp10 juta, sehingga mempertanyakan besarnya anggaran tersebut.
Seorang penjual menyatakan bahwa harga laptop di pasaran mulai dari Rp 2 juta, dan untuk kebutuhan dasar seperti browsing dan mengetik, laptop dengan harga Rp 2-5 juta sudah cukup memadai.
Video kritikan Astrid Kuya mengenai anggaran yang dianggap terlalu besar ini menjadi viral, memicu beragam komentar dari masyarakat.
Banyak warga berharap agar anggaran yang diajukan dibahas secara transparan, sehingga mereka dapat memantau proses pengeluaran anggaran tersebut secara langsung.(kps/bc)
