JAKARTA – Koalisi mahasiswa yang mengatasnamakan DPP KOMAN KORAN melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Kementrian PUPR Republik Indonesia, Kamis (25/07/2024).
Ibrahim Pohan selaku koordinator aksi meminta kepada Menteri PUPR agar mencopot Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) II Sumut karena dinilai tidak professional dalam menjalankan tugas dan gagal memimpin Balai tersebut.
Selain dicopot, Ibrahim juga meminta agar Kepala BWS II Sumut diproses hukum secepatnya, sebab ia menduga telah terjadi tindak pidana korupsi di BWS II.
Dari keterangan yang diterima bhinekanews.id, dugaan korupsi yang terjadi di BWS II Sumut Medan yaitu pada kegiatan pengerjaan proyek pembangunan prasarana pengendalian banjir ROB Belawan yang menghabiskan anggaran kurang lebih Rp111 miliar.
“Namun setelah kami dari Koman Koran melakukan investigasi terkait proyek tersebut yang belum lama selesai dikerjakan ternyata sudah hancur dan roboh,” ungkap Ibrahim.
“Maka kami menduga dalam kegiatan pekerjaan tersebut terdapt indikasi dugaan korupsi yang tidak sesuai dengan RAB,” lanjutnya.
Aksi tersebut kemudian disambut oleh pihak Kementerian PUPR. Mereka meminta Koman Koran untuk masuk dan menyampaikan aspirasi secara face to face (tatap muka langsung) di Aula Kementerian PUPR.
Bertemu dengan beberapa jajaran Kementerian PUPR dari Bidang Staf, Fungsional, dan Analisa Hukum, Ibrahim pun menyampaikan keluh kesah dan kekhawatirannya terkait dugaan adanya penyimpangan APBD dalam pelaksanaan proyek BWS II tersebut.
Sembari menyampaikan keluh kesah, Ibrahim pun menunjukkan beberapa bukti pendukung, berupa video dan foto bangunan pengendalian banjir ROB yang telah roboh, yang memperkuat adanya indikasi KKN dalam proyek tersebut.
Setelah melihat video dan foto dari Ibrahim, salah satu perwakilan dari Kementerian PUPR, yaitu Adit dari Bidang Fungsional, menyatakan akan melakukan evaluasi langsung ke lokasi.
“Ini akan segera kita tangani dan kita evaluasi langsung ke lokasi. Kami sangat berterima kasih kepada adik-adik mahasiswa yang jauh datang dari Sumatera Utara untuk menyampaikan permasalahan ini,” ucap Adit.
Adit pun meminta foto dan video tersebut sebagai bahan bukti untuk diajukan langsung kepada Menteri PUPR.(*)