Hukum

KPK Tangkap Bupati Pemalang, OTT ke-18 Sepanjang 2026

Jakarta– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, tim penyidik mengamankan Bupati Pemalang, Jawa Tengah, Anom Widiyantoro, pada Selasa (28/7/2026).

Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, membenarkan penangkapan tersebut saat dikonfirmasi media pada Rabu (29/7/2026). Sesuai ketentuan, KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan.

Penangkapan Anom Widiyantoro menjadi operasi tangkap tangan ke-18 yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026. Dari seluruh OTT tersebut, sebanyak 12 di antaranya menjerat kepala daerah, baik bupati maupun wali kota.

Menariknya, Kabupaten Pemalang kembali menjadi sorotan karena bupati periode sebelumnya, Mukti Agung Wibowo, juga pernah terjaring OTT KPK.

Daftar OTT KPK Sepanjang 2026

  • OTT ke-1 (Januari): Dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara.
  • OTT ke-2: Wali Kota Madiun, Maidi.
  • OTT ke-3: Bupati Pati, Sudewo.
  • OTT ke-4 (Februari): Kepala KPP Madya Banjarmasin.
  • OTT ke-5: Kepala Kanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat, Rizal.
  • OTT ke-6: Ketua PN Depok, I Wayan Eka Mariarta, dan Wakil Ketua PN Depok, Bambang Setyawan.
  • OTT ke-7: Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq.
  • OTT ke-8: Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari.
  • OTT ke-9: Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman.
  • OTT ke-10 (April): Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo.
  • Mei: Tidak ada OTT.
  • OTT ke-11 (Juni): Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim, menyerahkan diri ke KPK.
  • OTT ke-12: Bupati Muara Enim, Edison.
  • OTT ke-13: ASN Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
  • OTT ke-14: Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, menyerahkan diri.
  • OTT ke-15 (Juli): Bupati Langkat, Syah Afandin.
  • OTT ke-16: Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.
  • OTT ke-17: Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini.
  • OTT ke-18: Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro.

Dengan bertambahnya OTT di Pemalang, KPK kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas tindak pidana korupsi, khususnya yang melibatkan penyelenggara negara dan kepala daerah. (r/isl)