SOLO – Tim kuasa hukum mantan Kepala Badan Sarana Pertahanan (Kabaranahan) Kementerian Pertahanan, Laksamana Muda TNI (Purn) Leonardi, mendatangi kediaman Presiden ke-7 RI Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah, Senin (25/5/2026).
Kedatangan mereka bertujuan menyampaikan surat permohonan agar Joko Widodo bersedia hadir sebagai saksi meringankan dalam sidang perkara dugaan korupsi proyek Satelit Komunikasi Pertahanan dan slot orbit 123 derajat Bujur Timur di Kementerian Pertahanan.
Kuasa hukum Leonardi, Rinto Maha, mengatakan pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk menghadirkan mantan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu sebagai saksi dalam persidangan koneksitas tersebut.
“Kami mengajukan permohonan agar Bapak Joko Widodo dan Bapak Ryamizard Ryacudu dapat hadir memberikan keterangan sebagai saksi dalam persidangan,” ujar Rinto.
Namun, rombongan penasihat hukum belum berhasil bertemu langsung dengan Jokowi. Surat tersebut akhirnya diserahkan melalui personel Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) yang berjaga di kediaman mantan presiden tersebut.
Rinto menjelaskan, alasan pihaknya meminta Jokowi menjadi saksi karena Presiden saat itu dinilai mengetahui kebijakan penyelamatan slot orbit 123° BT yang dibahas dalam rapat terbatas kabinet pada 3–4 Desember 2015.
Menurutnya, dalam rapat tersebut terdapat arahan untuk melaksanakan dan menyelamatkan slot orbit strategis milik Indonesia itu. Pihak kuasa hukum mengaku memiliki dokumen terkait arahan tersebut.
Dalam keterangannya, tim hukum juga menegaskan bahwa tidak ada fakta persidangan yang menunjukkan Leonardi menerima uang, komisi, gratifikasi, maupun keuntungan pribadi dari proyek satelit komunikasi pertahanan tersebut.
Mereka menilai tindakan terdakwa dilakukan dalam rangka menjalankan tugas dan kebijakan negara, bukan untuk memperkaya diri sendiri ataupun pihak tertentu.
Selain itu, pihak kuasa hukum menyebut negara hingga kini belum melakukan pembayaran kepada perusahaan penyedia proyek, Navayo International AG, sehingga unsur kerugian negara menurut mereka masih perlu diuji secara objektif di persidangan.
Slot orbit 123° Bujur Timur sendiri disebut sebagai aset strategis nasional karena berkaitan dengan penggunaan frekuensi L-Band yang penting untuk komunikasi pertahanan, komunikasi maritim, operasi militer, penanggulangan bencana, pencarian dan pertolongan (SAR), hingga pelayanan komunikasi di wilayah kepulauan Indonesia. (bc)