TEHERAN — Garda Revolusi Iran (Islamic Revolutionary Guard Corps/IRGC) menegaskan bahwa Selat Hormuz belum akan dibuka kembali sebelum Amerika Serikat (AS) memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan Teheran.
IRGC menyatakan bahwa salah satu tuntutan utama Iran adalah penghentian perang serta pemberian kompensasi atas kerusakan yang ditimbulkan akibat konflik.
“Hingga musuh menerima semua syarat kami, selat ini kini sebenarnya merupakan medan perang bagi kami, bukan sekadar jalur perairan,” demikian pernyataan IRGC sebagaimana dilaporkan AFP.
Kepala Keamanan Iran, Mohammad Bagher Zolghadr, sebelumnya mengungkap sejumlah tuntutan yang harus dipenuhi sebelum akses Selat Hormuz dibuka kembali.
Mengutip kantor berita Tasnim, tuntutan tersebut mencakup penghentian “perang dan agresi terhadap Iran serta sekutunya di Lebanon, Palestina, Yaman, dan Irak”.
Iran juga menuntut AS mencabut blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran, menghapus sanksi ekonomi, mencairkan aset-aset Iran yang dibekukan, serta memberikan kompensasi penuh atas kerusakan akibat perang.
Dengan demikian, persoalan pembukaan Selat Hormuz tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan pelayaran, tetapi juga menyentuh persoalan ekonomi, sanksi, aset yang dibekukan, dan kompensasi perang.
Di tengah ketegangan tersebut, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengungkapkan bahwa pembahasan teknis dan hukum bersama Oman mengenai pengelolaan serta penetapan rute maritim baru di Selat Hormuz telah mendekati tahap akhir.
Rute baru tersebut disusun oleh para ahli Iran dan Oman dan direncanakan menggantikan rute lama yang pertama kali ditetapkan pada 1968.
Namun, Araghchi menegaskan bahwa penyusunan rute baru tidak otomatis berarti Selat Hormuz telah dibuka kembali.
“Hal ini tentu saja tidak berarti bahwa Selat Hormuz dibuka kembali,” kata Araghchi, sebagaimana dikutip Al Jazeera.
Menurutnya, pembukaan penuh jalur strategis tersebut tetap bergantung pada terpenuhinya seluruh persyaratan yang diajukan Teheran, termasuk pembayaran kompensasi atas dugaan pelanggaran terhadap kesepakatan yang dicapai pada Juni lalu.
Araghchi juga membantah adanya perundingan langsung antara Iran dan Amerika Serikat. Ia menyebut komunikasi kedua negara sejauh ini berlangsung melalui pertukaran pesan dengan menggunakan perantara.
Ketegangan di Selat Hormuz meningkat setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada akhir Februari.
Iran kemudian menerapkan pembatasan ketat terhadap lalu lintas kapal di jalur perairan strategis tersebut. Teheran juga disebut berencana menerapkan biaya lintas bagi kapal yang melintas melalui rute yang ditetapkan, sementara kapal yang dianggap berusaha menghindari pengaturan tersebut berisiko menjadi sasaran tindakan Iran.
Situasi tersebut berdampak langsung terhadap jalur pelayaran yang selama ini menjadi salah satu rute energi paling strategis di dunia.
Upaya diplomatik pun terus dilakukan oleh sejumlah mediator untuk mendorong pihak-pihak yang bertikai kembali mematuhi kesepakatan Juni dan membuka jalan menuju perundingan damai.
Hingga kini, masa depan Selat Hormuz masih sangat bergantung pada perkembangan konflik, proses diplomasi, serta kesediaan para pihak memenuhi tuntutan yang diajukan Iran. (bc/isl)