PALESTINA- Otoritas Palestina resmi mendirikan kantor penghubung (liaison office) sebagai sarana memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan Board of Peace. Pembentukan kantor ini menandai kesiapan pemerintah Palestina untuk mengambil peran dalam pengelolaan dan koordinasi di wilayah Gaza.
Wakil Presiden Palestina, Hussein Al-Sheikh, menyampaikan hal tersebut melalui surat yang dikirimkan kepada Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza, Nickolay Mladenov, seperti dilaporkan kantor berita WAFA pada Kamis (26/2/2026).
Dalam keterangannya, Al-Sheikh menjelaskan bahwa kantor tersebut dipimpin oleh Perdana Menteri Palestina, Mohammad Mustafa. Kehadiran kantor penghubung ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah Palestina dalam membangun masa depan yang lebih stabil dan sejahtera bagi rakyatnya.
Ia juga menegaskan bahwa hubungan komunikasi dengan Board of Peace berjalan dalam kerangka mendukung inisiatif politik yang dipimpin Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang bertujuan menciptakan stabilitas dan perdamaian di wilayah Palestina.
Menurut Al-Sheikh, kantor tersebut telah siap menjalankan fungsi koordinasi secara penuh dengan perwakilan Board of Peace yang bertugas di Gaza.
“Kantor ini sudah siap untuk menjalankan tanggung jawabnya dalam berkoordinasi dan berkomunikasi dengan kantor Anda (Kantor Perwakilan Tinggi Board of Peace untuk Gaza),” ujar Al-Sheikh.
Selain itu, Otoritas Palestina turut menyatakan dukungannya terhadap sejumlah langkah perdamaian, termasuk Rencana Perdamaian 20 Poin yang diusulkan Trump, Resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 2803, pembentukan kantor Perwakilan Tinggi Board of Peace, serta pembentukan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza.
Ia menilai berbagai langkah tersebut menjadi bagian dari proses transisi penting guna menciptakan stabilitas jangka panjang di Jalur Gaza dan Tepi Barat, sekaligus memperkuat prinsip satu pemerintahan dan satu sistem hukum di seluruh wilayah Palestina.
Al-Sheikh berharap upaya ini dapat membantu meringankan beban masyarakat serta memastikan layanan pemerintahan dan keamanan berjalan efektif tanpa terjadi tumpang tindih kewenangan.
“Langkah-langkah transisi itu diharapkan dapat mengurangi penderitaan rakyat Palestina sekaligus memastikan pelayanan administratif dan keamanan tetap berjalan tanpa menimbulkan dualisme hukum maupun kewenangan antara Gaza dan Tepi Barat,” tandasnya.
Korban Jiwa di Gaza Terus Bertambah
Sementara itu, kondisi kemanusiaan di Gaza masih memprihatinkan meskipun gencatan senjata telah diberlakukan sejak Oktober 2025. Dilaporkan, sebanyak 477 warga Palestina meninggal dunia sejak masa gencatan senjata tersebut.
Secara keseluruhan, jumlah korban tewas sejak Oktober 2023 diperkirakan telah melampaui 72.000 orang, dengan lebih dari 171.000 lainnya mengalami luka-luka, menurut data otoritas kesehatan setempat. (rm/isl)