NEW YORK– Pemerintah Indonesia menempuh semua jalur diplomasi untuk membela Palestina. Presiden Prabowo Subianto akan hadir dalam rapat perdana Board of Peace (BoP) di Washington DC. Di forum lain, Menteri Luar Negeri Sugiono menyuarakan sikap tegas di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ( DK PBB) di New York.
Presiden telah bertolak ke Washington DC, Amerika Serikat, Senin (16/2/2026), untuk bertemu Presiden Donald Trump. Kepala negara didampingi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Ada sejumlah agenda strategis yang akan dilakukan Presiden Prabowo selama berada di Ibu Kota Negara AS itu. Salah satunya, menghadiri rapat perdana BoP– badan perdamaian bentukan Presiden Donald Trump, pada Kamis (19/2/2026).
Kehadiran Indonesia dalam BoP dipastikan Istana tidak akan membuat Indonesia meninggalkan Palestina. Meskipun Israel menjadi salah satu negara yang turut berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian tersebut, posisi Indonesia jelas; membela kepentingan Palestina.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menekankan tujuan utama pemerintah berpartisipasi dalam dewan perdamaian itu adalah mempercepat terciptanya perdamaian dan mengakhiri krisis kemanusiaan yang masih berlangsung di Gaza.
“Tujuannya adalah mempercepat proses perdamaian di Gaza,” tegas Prasetyo dikutip Rakyat Merdeka.
Prasetyo menegaskan Indonesia secara konsisten berada di garis depan dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan mendorong gencatan senjata melalui berbagai forum internasional. Setiap langkah diplomatik, kata dia, tetap berpijak pada prinsip politik luar negeri bebas aktif serta amanat konstitusi.
Jika Prabowo berjuang di BoP, Menlu Sugiono menempuh jalur lain dengan mengikuti Pertemuan DK PBB yang membahas situasi di Timur Tengah. Dikutip dari laman Kemlu RI, kunjungan kerja itu berlangsung pada 16-18 Februari 2026.
“Kehadiran Menlu RI pada Pertemuan DK PBB tersebut menegaskan komitmen Indonesia untuk berperan aktif dalam upaya perdamaian dan kemanusiaan, termasuk rekonstruksi dan pemulihan Gaza,” bunyi keterangan pers Kemlu, Selasa (17/2/2026).
Dalam agenda tersebut, Menlu juga akan mengangkat partisipasi Indonesia di BoP yang disebut sebagai wujud konsistensi politik luar negeri bebas aktif. Indonesia mendukung perdamaian yang adil dan berkelanjutan sesuai solusi dua negara serta keberpihakan nyata terhadap rakyat Palestina.
“Partisipasi Indonesia di Board of Peace merupakan cerminan komitmen politik luar negeri bebas aktif, serta keberpihakan nyata terhadap rakyat Palestina,” demikian keterangan resmi tersebut.
Dalam rangkaian kunjungan itu, Menlu juga bertemu Wakil Tetap Palestina untuk PBB Riyad Mansour di New York, Senin (16/2/2026). Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan dukungan Indonesia tidak berubah.
“Kami siap berkontribusi lebih jauh, termasuk mempersiapkan kemungkinan pengerahan pasukan penjaga perdamaian ke Gaza, yang dapat diawali dengan bantuan kesehatan dan rekonstruksi,” ujar Sugiono dalam pertemuan itu.
Dalam pertemuan yang berlangsung hangat itu, keduanya membahas perkembangan situasi terkini di Palestina serta kemajuan proses perdamaian. Indonesia juga menekankan pentingnya solusi dua negara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina.
Sugiono menyampaikan rencana partisipasi Presiden Prabowo dalam pertemuan Dewan Perdamaian di Washington pekan ini bersama sejumlah pemimpin dunia, termasuk negara-negara yang tergabung dalam Kelompok 8 (D8).
“Partisipasi Presiden Indonesia bertujuan memastikan setiap keputusan yang diambil selaras dengan Piagam PBB dan upaya multilateral yang ada, guna membuka jalan bagi perdamaian yang adil dan berkelanjutan,” kata Sugiono.
Riyad Mansour menyampaikan apresiasi atas kehadiran langsung Menlu RI di New York. Dia menilai kunjungan tersebut mempererat solidaritas kedua negara dalam mendorong aksi nyata PBB di tengah situasi sulit yang dihadapi rakyat Palestina.
Ia menegaskan Indonesia memiliki tempat istimewa di hati rakyat Palestina dengan ikatan sejarah erat sejak lahirnya Dasasila Bandung 1955. Keduanya juga bertukar pandangan mengenai implementasi Resolusi DK PBB 2803 (2025), khususnya pembentukan Dewan Perdamaian dan rencana pengerahan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Jalur Gaza. (rm/isl)