MEDAN- Di sebuah sudut Kota Medan, perjalanan panjang Muhardi, S.H., menuju posisi strategis sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Advokat Negarawan Indonesia (DPP AdNI) bukanlah kisah yang instan. Ia menapaki jalannya dari bawah—dari organisasi kepemudaan hingga ruang-ruang advokasi hukum—membentuk karakter kepemimpinan yang kini dipercaya menggerakkan roda organisasi advokat tersebut.
Lahir di Naga Jaya, 29 Oktober 1982, Muhardi tumbuh dalam lingkungan yang sederhana. Masa kecilnya diwarnai pendidikan dasar di SD Negeri 091666 Naga Bayu, lalu berlanjut ke SMP Negeri 1 Serbelawan dan SMU Muhammadiyah 7 Serbelawan. Sejak remaja, ia telah menunjukkan ketertarikan pada dunia organisasi. Hal itu terlihat ketika ia dipercaya memimpin Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) Cabang Serbelawan pada periode 2000–2001.
Pengalaman organisasi di usia muda itu menjadi fondasi penting. Di sanalah ia belajar tentang kepemimpinan, komunikasi, dan tanggung jawab sosial—nilai-nilai yang kelak terus ia bawa dalam perjalanan kariernya.
Langkah Muhardi menuju dunia hukum semakin mantap saat ia menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Swadaya Medan. Gelar Sarjana Hukum yang diraihnya bukan sekadar capaian akademik, melainkan pintu masuk untuk berkontribusi lebih luas dalam memperjuangkan keadilan.
Karier profesionalnya di bidang hukum berkembang pesat. Ia pernah menjabat sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan 88 pada periode 2022–2023. Dalam posisi ini, Muhardi banyak terlibat dalam pendampingan masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan akses terhadap keadilan.
Tak berhenti di situ, ia kemudian dipercaya memimpin Kantor Hukum Nenggala Alugoro Cabang Medan pada 2023–2024. Kepemimpinannya dikenal tegas namun tetap mengedepankan pendekatan humanis. Saat ini, ia juga aktif sebagai Sekretaris di LBH Mitra Pro Rakyat sejak 2024, sekaligus Managing Partner di Kantor Hukum Samudera Nusantara sejak 2025.
Ragam pengalaman tersebut membentuknya sebagai sosok yang tidak hanya memahami aspek hukum secara teoritis, tetapi juga realitas sosial di lapangan. Baginya, hukum bukan sekadar teks undang-undang, melainkan alat untuk menghadirkan keadilan yang nyata.
Kepercayaan besar datang ketika Muhardi terpilih sebagai Sekretaris Jenderal DPP AdNI melalui mekanisme voting dalam rapat pleno organisasi. Proses demokratis tersebut menjadi cerminan bahwa kepemimpinannya diterima oleh para pengurus sebagai figur yang mampu membawa perubahan.
Di tubuh AdNI, peran Sekjen bukan sekadar administratif. Ia adalah motor penggerak organisasi—mengonsolidasikan pengurus, merancang program kerja, hingga memastikan visi organisasi berjalan seiring dengan dinamika profesi advokat di Indonesia.
Selain menjabat di AdNI, Muhardi juga mengemban amanah sebagai Sekretaris Jenderal Perkumpulan Officium Nobile Berkeadilan (PERNOBIL) DPC Medan. Peran ganda ini menunjukkan kapasitasnya dalam mengelola organisasi sekaligus memperluas jejaring profesional.
Bagi Muhardi, menjadi advokat adalah panggilan moral. Ia meyakini bahwa profesi ini memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keadilan dan keberpihakan kepada masyarakat. Prinsip tersebut yang tampaknya akan menjadi arah kepemimpinannya di AdNI.
Ke depan, tantangan yang dihadapi tentu tidak ringan. Dunia hukum terus berkembang, sementara tuntutan publik terhadap integritas advokat semakin tinggi. Namun, dengan pengalaman panjang dan rekam jejak yang konsisten, Muhardi membawa harapan baru bagi AdNI untuk semakin solid, profesional, dan berpengaruh.
Dari Naga Jaya hingga panggung nasional organisasi advokat, perjalanan Muhardi adalah cerita tentang ketekunan, dedikasi, dan komitmen. Kini, sebagai Sekjen AdNI, ia berada di titik baru—bukan sebagai akhir perjalanan, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih besar.