MEDAN – Kebijakan Surat Edaran (SE) tentang penertiban tata kelola perdagangan daging babi yang diterbitkan Pemerintah Kota Medan memicu gelombang protes dari sejumlah pedagang. Aksi unjuk rasa digelar di depan Kantor Wali Kota Medan dan sempat memanas hingga nyaris terjadi kericuhan.
Demonstrasi tersebut menjadi perhatian luas, terutama karena terlihat keterlibatan beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) yang membawa atribut resmi saat turun ke jalan. Kondisi ini memunculkan spekulasi bahwa polemik tidak semata-mata soal kepentingan pedagang, tetapi juga berpotensi ditunggangi agenda lain.
Peran Ormas Dipertanyakan
Ketua RANZ Kota Medan, Ibrahim, menyampaikan keprihatinannya atas situasi yang berkembang. Ia menilai ormas idealnya berfungsi sebagai penyalur aspirasi secara elegan dan menjaga kondusivitas, bukan justru memperkeruh suasana.
Menurutnya, aksi yang hampir berujung chaos itu menunjukkan kurangnya pengendalian di lapangan. Ia menyayangkan apabila massa yang membawa nama organisasi besar tidak diarahkan untuk tetap tertib dan mengedepankan dialog.
”Dua hari lalu aksi di depan Kantor Walikota hampir chaos. Padahal mereka membawa bendera organisasi besar. Sangat disayangkan mengapa pemimpin aksinya justru membiarkan situasi memanas seperti itu,” tegas Ibrahim saat memberikan keterangan pada Jumat (27/10/2026).
Bantah Tuduhan Intoleransi
Ibrahim juga membela Wali Kota Medan, Rico Waas, dari tudingan yang mengarah pada isu intoleransi. Ia menegaskan bahwa SE tersebut bukan kebijakan baru, melainkan telah rutin diterbitkan setiap tahun, termasuk oleh kepala daerah sebelumnya, khususnya menjelang bulan Ramadan sebagai bentuk penghormatan kepada umat Muslim yang berpuasa.
Ia menilai polemik yang mencuat saat ini terkesan dipolitisasi untuk memunculkan polarisasi berbasis sentimen agama. Menurutnya, latar belakang keluarga Wali Kota yang beragam dari sisi etnis dan agama menjadi indikator bahwa kebijakan itu tidak dilandasi motif diskriminatif.
“Surat edaran ini bukan pertama kali dikeluarkan. Setiap tahun ada, dan tujuannya menjaga ketertiban serta saling menghormati. Jangan sampai isu ini dimanfaatkan untuk merusak kerukunan,” ujarnya.
Dinamika Internal Pemerintahan
Lebih lanjut, Ibrahim menyinggung langkah tegas Wali Kota dalam melakukan penataan birokrasi. Ia menggambarkan gaya kepemimpinan Rico Waas sebagai sosok yang tidak banyak berbicara, tetapi tegas dalam mengambil keputusan.
Penataan pejabat eselon III dan IV yang baru-baru ini dilakukan, termasuk adanya sejumlah pergeseran dan penurunan jabatan, disebutnya bisa saja memunculkan ketidakpuasan di kalangan tertentu. Ia menduga, situasi internal tersebut berpotensi beririsan dengan polemik yang sedang berkembang.
”Pak Rico ini orangnya tidak banyak cakap, tapi tegas mengambil keputusan. Inilah sosok pemimpin Silent Killer. Saya menduga ada pihak yang memanfaatkan sakit hati para pemangku jabatan ini untuk menunggangi aksi pedagang,” ungkapnya.
Ujian Stabilitas Sosial
Viralnya kunjungan beberapa pimpinan organisasi kepada pedagang yang kemudian tersebar di media sosial turut menjadi perhatian. Ibrahim mengajak masyarakat untuk lebih kritis dalam melihat dinamika yang terjadi, serta mampu membedakan aspirasi murni dengan gerakan yang memiliki kepentingan tersembunyi.
Ibrahim mempertanyakan motif di balik kunjungan beberapa ketua organisasi ke para pedagang yang viral di media sosial.
“Maksudnya apa coba? Bukti-bukti di media sosial menunjukkan adanya gerakan sistematis. Kita harus jeli melihat mana aspirasi pedagang yang murni dan mana yang hanya ‘pesanan’ aktor di balik layar,” pungkasnya
Polemik SE ini dinilai bukan sekadar persoalan tata niaga, melainkan juga menjadi ujian bagi stabilitas sosial dan harmoni di Kota Medan. Semua pihak diharapkan mengedepankan komunikasi dan dialog agar situasi tetap terkendali serta tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas. (r/isl)