Surabaya – Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran terkait dugaan penyunatan dana reses anggota DPRD Kota Surabaya yang belakangan menjadi sorotan publik.
Aksi tersebut rencananya tidak hanya digelar di depan kantor DPRD Kota Surabaya, namun juga akan bergerak ke kantor DPW PKB Jawa Timur hingga kantor DPC PKB Surabaya. Langkah itu dilakukan sebagai bentuk tekanan moral agar partai segera mengambil tindakan tegas terhadap kadernya yang diduga terlibat.
Ketua Umum DPP AMI Baihaki Akbar, SE., SH., menegaskan pihaknya tidak akan tinggal diam apabila benar ada oknum wakil rakyat yang diduga memangkas dana reses yang sejatinya diperuntukkan bagi masyarakat.
“Ini uang rakyat, bukan uang pribadi. Kalau benar dari Rp22 juta yang sampai ke masyarakat hanya sekitar Rp5,5 juta, lalu sisanya ke mana? Ini sangat keterlaluan dan melukai hati rakyat kecil,” tegas Baihaki Akbaf Kamis (28/5/2026).
Menurutnya, tindakan tersebut bukan hanya persoalan etik, tetapi juga dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah masyarakat. Karena itu, AMI mendesak agar partai politik tidak menutup mata terhadap polemik yang berkembang.
“Kami akan turun dengan massa besar. Kami akan datangi DPRD Kota Surabaya, kantor DPW PKB Jawa Timur, dan kantor DPC PKB Surabaya. Kami meminta oknum anggota dewan yang diduga terlibat segera dipecat apabila terbukti bermain-main dengan hak rakyat,” ujarnya.
AMI juga meminta aparat penegak hukum serta inspektorat melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan dana reses seluruh anggota dewan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
“Jangan sampai dana aspirasi rakyat dijadikan bancakan. Kalau dibiarkan, masyarakat akan semakin kehilangan kepercayaan terhadap lembaga legislatif,” sambungnya.
Hingga berita ini diturunkan, pihak anggota DPRD yang namanya disebut dalam dugaan tersebut maupun pengurus Fraksi PKB DPRD Surabaya belum memberikan tanggapan resmi terkait rencana aksi besar-besaran dari AMI.
Kasus dugaan penyunatan dana reses ini sendiri kini mulai menjadi perhatian publik luas lantaran menyangkut penggunaan anggaran negara dan hak masyarakat yang seharusnya diterima secara utuh. (r/bc)