Nasional

Kepala Staf Kepresidenan dan MenPANRB Bahas Penguatan Tata Kelola MBG serta Integrasi Layanan Publik

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman, bertemu dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB), Rini Widyantini, di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (5/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, kedua pejabat membahas sejumlah agenda strategis yang berkaitan dengan penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas layanan publik, serta pengawalan program prioritas nasional.

Terdapat tiga agenda utama yang menjadi fokus pembahasan, yakni implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), khususnya terkait perbaikan proses bisnis Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP); penyederhanaan layanan publik melalui aktivasi Mal Pelayanan Publik (MPP) di berbagai daerah yang mengintegrasikan lebih dari 200 layanan perizinan; serta penguatan program “KSP Mendekat” yang terhubung dengan kanal LAPOR.GO.ID sebagai sarana resmi penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat.

Khusus terkait Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Kepala Staf Kepresidenan dan MenPANRB sepakat mendorong perbaikan ekosistem pendukung program secara menyeluruh. Upaya tersebut mencakup penguatan aspek kelembagaan, tata kelola pengadaan barang dan jasa, sistem pengawasan, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Menurut keduanya, keberhasilan MBG membutuhkan sinergi lintas kementerian dan lembaga dengan keterpaduan target kinerja pembangunan yang berorientasi pada hasil (shared outcome). Pendekatan tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan program, yakni peningkatan status gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting.

Langkah penguatan tata kelola ini juga merupakan bagian dari upaya mendukung pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto agar berjalan efektif, akuntabel, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Pertemuan tersebut menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat koordinasi antarlembaga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik sekaligus memastikan layanan publik yang semakin mudah diakses oleh masyarakat. (bc)