JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menghadiri Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Kehadiran keduanya menjadi perhatian setelah nama mereka masuk dalam daftar menteri yang mendapat penilaian kinerja buruk berdasarkan survei Parameter Politik Indonesia (PPI).
Sidang kabinet tersebut digelar untuk mengevaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Agenda yang berlangsung di halaman tengah Kompleks Istana Kepresidenan itu mengusung tema “2 Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri”.
Raja Juli Jelaskan Penanganan Karhutla
Raja Juli tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 14.05 WIB. Sebelum mengikuti sidang, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tersebut sempat memberikan keterangan kepada wartawan mengenai penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia mengatakan, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap sejumlah perusahaan pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).
“Bahwa kami dari Kementerian Kehutanan telah melakukan sanksi administrasi. Baik itu pencabutan, maupun pembekuan yang disertai oleh paksaan pemulihan ekosistem terhadap 26 PBPH, Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan, atau konsesi-konsesi besar,” kata Raja Juli.
Ia menambahkan, pemerintah juga menjatuhkan sanksi terhadap enam perusahaan lainnya yang berkaitan dengan persoalan karhutla.
Dengan demikian, menurut Raja Juli, total perusahaan yang telah dikenai sanksi administratif mencapai 32 perusahaan. Sanksi tersebut berupa pencabutan atau pembekuan izin yang disertai kewajiban pemulihan ekosistem.
Sementara itu, Nusron Wahid tidak terlihat memasuki kawasan Istana melalui akses yang biasa digunakan pejabat untuk memberikan keterangan kepada wartawan. Kehadirannya kemudian terkonfirmasi melalui tayangan langsung Sekretariat Presiden yang memperlihatkan Nusron berada di lokasi bersama jajaran kabinet lainnya.
Hasil Survei PPI Jadi Sorotan
Kehadiran Raja Juli dan Nusron dalam sidang evaluasi kabinet berlangsung tiga hari setelah PPI memaparkan hasil survei mengenai penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam survei yang dipaparkan pada Minggu (18/10/2026) tersebut, Raja Juli memperoleh angka 19,8 persen dalam kategori penilaian kinerja menteri yang buruk. Sementara itu, Nusron mencatat angka 9,3 persen.
Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana juga masuk dalam daftar tersebut dengan angka penilaian yang dilaporkan menempatkannya di antara kedua menteri itu.
Selain mengukur persepsi publik terhadap kinerja menteri, survei PPI turut memotret pandangan responden mengenai kemungkinan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih.
Sebanyak 62,2 persen responden menyatakan setuju apabila Presiden Prabowo melakukan reshuffle kabinet. Sebanyak 14,7 persen menyatakan tidak setuju, sedangkan 23,1 persen lainnya tidak memberikan jawaban.
Meski demikian, dukungan terhadap reshuffle secara umum tidak serta-merta berarti seluruh responden menginginkan Raja Juli dan Nusron dicopot dari jabatannya.
Survei tersebut dilaksanakan pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 melalui wawancara tatap muka terhadap 1.200 responden yang tersebar di 38 provinsi. PPI menyebut survei menggunakan tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin of error sekitar 2,83 persen.
Evaluasi Dua Tahun Pemerintahan
Sidang Kabinet Paripurna pada 21 Oktober 2026 menjadi salah satu forum bagi Presiden Prabowo untuk mengevaluasi perjalanan pemerintahannya selama dua tahun.
Hasil survei PPI menjadi salah satu gambaran persepsi masyarakat terhadap kinerja sejumlah anggota kabinet. Namun, penilaian tersebut merupakan hasil pengukuran opini responden dan bukan keputusan resmi pemerintah mengenai evaluasi ataupun pergantian menteri.
Keputusan mengenai keberlanjutan jabatan para menteri tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan berlangsungnya evaluasi kabinet, perhatian publik tertuju pada arah kebijakan pemerintahan serta langkah yang akan ditempuh Presiden dalam menjaga kinerja Kabinet Merah Putih ke depan. (bc/isl)