TRENGGALEK — Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan sekitar 45 persen penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako belum tepat sasaran. Temuan ini menjadi perhatian serius pemerintah untuk segera melakukan pembenahan data penerima.
Hal tersebut disampaikan dalam kunjungannya di Pendapa Manggala Praja Nugraha, Trenggalek, Minggu (29/3/2026). Ia menegaskan, perbaikan data menjadi kunci agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
“Diperkirakan untuk PKH dan sembako itu 45 persen tidak tepat sasaran. Karena itu kita terus koordinasi dan melakukan perbaikan, agar intervensi pemerintah tepat dan berdampak nyata,” ujar Gus Ipul.
Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah kini fokus melakukan verifikasi dan pemutakhiran data melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik.
Mensos menjelaskan, proses pembaruan data melibatkan berbagai pihak hingga tingkat paling bawah, mulai dari RT, RW, kepala desa, pendamping PKH, hingga dinas sosial daerah. Hal ini penting karena kondisi sosial masyarakat terus berubah setiap hari.
“Data itu dinamis. Setiap hari ada yang lahir, meninggal, menikah, naik maupun turun kondisi ekonominya. Karena itu perlu pembaruan terus-menerus,” jelasnya.
Selain itu, pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat untuk ikut mengawasi penyaluran bansos. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir kesalahan penerima bantuan di lapangan.
Saifullah Yusuf juga mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang dinilai aktif dalam memperbarui data sosial ekonomi warganya, sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih efektif.
Ia menambahkan, hasil pemutakhiran data ini juga dimanfaatkan dalam program seperti Sekolah Rakyat, yang menyasar masyarakat miskin yang sebelumnya belum terdata atau terpinggirkan.
“Kita ingin mereka yang selama ini belum terjangkau bisa dirangkul dan mendapatkan akses bantuan, termasuk pendidikan yang layak,” pungkasnya. (dt/isl)