Oleh: Bachtiar SH, Ketua Umum Forum Komunikasi Masyarakat Peduli Pendidikan (FKMPP)
Carut marut di bidang pertambangan telah mengikis sumber daya alam Indonesia yang hanya menguntungkan segelintir orang saja. Ironisnya, pemerintah seolah tak berdaya mengatasinya.
Untuk itu, pemerintah dan rakyat Indonesia jangan mau terperdaya atau ditipu pengusaha pertambangan dengan menyebut PAJAK yang mereka bayarkan dengan ROYALTI.
Sebab, ROYALTI dari pengusaha pertambangan harusnya dapat di’sharing” sebesar 30 – 40 dari Hasil Bersih keuntungan penjualan tambang.
Apalagi, mengingat, sumber daya alam yang dikeruk tidak mampu memperbaiki kerusakan lingkungan akibat pertambangan tersebut.
Contoh, hutan dibabat habis hanya disebabkan ada kandungan nikel. Dampaknya, hutan yang seharusnya memproduksi oksigen yang bersih, sudah tak dapat lagi dan nikmati. Malah sebaliknya, akan membawa petaka, seperti banjir bandang ataupun longsor. Dan, akhirnya korban berjatuhan.
Dampak lainnya, di musim kemarau para petani mengeluhkan air bersih karena tak ada lagi pepohonan yang bertugas menyerap kandungan air.
Belum lagi rusaknya habitat hutan yang tak ternilai harganya akibat perambahan hutan yang ugal-ugalan. Jelas ini sangat merugikan negara kita.
Belum lagi alat-alat berat pertambangan menggunakan yang menggunakan BBM solar bersubsidi. Pada umumnya pengusaha tambang di negeri ini melakukan transaksi haram dengan oknum aparat penegak hukum untuk memperoleh solar bersubsidi, guna mengoperasikan alat beratnya. Karenanya tak heran kalau sering terjadi kebocoran anggaran trilyunan rupiah dalam bidang migas.
Jadi, bila pengusaha pertambangan tidak mengikuti aturan pemerintah, sebaiknya ijin mereka dicabut! Lebih baik dikelola BUMN yang hasilnya 100 persen kembali ke republik ini, untuk pembangunan dan kepentingan rakyat
Kita berharap, pemerintah Indonesia lebih bijak dalam pengelolaan sumber daya alam dan digunakan sebesar-besarnya untuk keperluan rakyat, bukan untuk sekelompok orang atau oligarki.(*)