JAKARTA — Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengelolaan gambut, menekan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta memulihkan ekosistem gambut dan mangrove yang mengalami kerusakan.
Hal tersebut disampaikan Satyawan usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Kamis (15/10/2026).
Satyawan menjelaskan, pengelolaan gambut menjadi salah satu prioritas utama BPGMN, terutama dalam mengantisipasi kebakaran yang berulang saat musim kemarau ekstrem, termasuk akibat fenomena El Niño. Menurutnya, upaya pencegahan perlu diperkuat agar karhutla tidak menimbulkan dampak lebih luas terhadap kehidupan masyarakat dan kesehatan.
“Arahan Pak Presiden, kita diharapkan untuk bisa mengelola gambut, namanya Badan Pengelolaan, mengelola gambut agar nanti ketika terjadi musim kemarau yang ekstrem seperti saat ini kebakaran bisa ditekan, sehingga tidak mengganggu kehidupan masyarakat dan tidak mengganggu kesehatan,” tuturnya.
Selain mencegah karhutla, BPGMN memiliki tugas melindungi ekosistem mangrove, mengurangi deforestasi, serta memulihkan kawasan gambut dan mangrove yang terdampak kebakaran maupun kerusakan lingkungan.
Untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut, Satyawan menekankan pentingnya pemanfaatan sains dan teknologi, termasuk pemodelan kondisi kekeringan dan pemetaan wilayah yang memiliki risiko tinggi mengalami kebakaran.
BPGMN juga akan melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari hidrologi, revegetasi gambut, dan sosial ekonomi hingga tenaga ahli di bidang mangrove. Pendekatan tersebut diharapkan dapat membantu menentukan langkah penanganan yang lebih tepat berdasarkan kondisi di lapangan.
Satyawan mengatakan, keberhasilan pengelolaan gambut antara lain dapat dilihat dari penurunan kejadian kebakaran secara bertahap, terutama di kawasan yang sebelumnya berulang kali terbakar.
“Paling tidak yang kita harapkan ada penurunan secara gradual, yang dulunya terbakar, terulang, tidak lagi terbakar. Lalu ada sekitar 500 sekian KHG, Kesatuan Hidrologis Gambut tentu juga akan kita petakan nanti,” jelasnya.
Pemetaan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) tersebut menjadi salah satu langkah penting untuk memahami kondisi wilayah gambut sekaligus mendukung perencanaan pencegahan kebakaran dan pemulihan ekosistem secara lebih terarah.
Sementara itu, Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menegaskan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi lintas lembaga. Menurutnya, BPGMN merupakan salah satu unsur yang terlibat dalam upaya tersebut sehingga koordinasi dengan berbagai pihak perlu diperkuat.
“Tentunya kolaborasi ya, kita ini kan salah satu badan dari sekian entitas yang memang bertukar untuk menangani karhutla,” tuturnya.
Sriyanto juga menyoroti pentingnya deteksi dini dan identifikasi permasalahan sebagai dasar untuk menyusun analisis serta memproyeksikan potensi terjadinya kebakaran. Dengan demikian, langkah pencegahan dapat dilakukan sebelum kondisi berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.
Ia mencontohkan ketinggian muka air gambut sebagai salah satu indikator penting yang perlu dipantau. Informasi tersebut dapat digunakan untuk memperkirakan tingkat kekeringan dan menentukan waktu yang tepat untuk melakukan intervensi.
“Jadi harus bisa mendeteksi, mengidentifikasi semua permasalahan yang ada, kemudian kita membuat analisa korelasi, dan akhirnya kita membuat proyeksi. Saya sudah melihat beberapa negara, itu sesuatu yang bisa diperkirakan. Kalau kita sudah tahu permukaan air gambut itu, kalau misalkan itu sudah kurang dari 40 cm, ya kita harus segera berbuat,” ujarnya.
Dengan memperkuat pemantauan, pemetaan risiko, penerapan teknologi, serta kolaborasi lintas sektor, BPGMN diharapkan mampu menekan kejadian karhutla secara bertahap sekaligus mempercepat pemulihan ekosistem gambut dan mangrove di Indonesia. (r/isl)