Jakarta – Besarnya anggaran untuk pelaksanaan Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil) bagi calon manajer Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menuai sorotan dari DPR RI. Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai biaya latihan militer dalam program tersebut terlalu besar dibandingkan materi yang berkaitan langsung dengan tugas pengelolaan koperasi.
Hasanuddin mengungkapkan, total kebutuhan anggaran pelatihan selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per peserta. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta dialokasikan untuk kegiatan Latsarmil, sementara Rp15 juta digunakan untuk pembelajaran substansi koperasi selama 15 hari.
“Total kebutuhan anggaran selama 45 hari mencapai sekitar Rp45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp30 juta digunakan untuk pelaksanaan latihan militer, sedangkan Rp15 juta untuk pembelajaran substansi koperasi,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Senin (29/6/2026).
Politikus PDI Perjuangan itu menilai, apabila komponen latihan militer ditiadakan, negara berpotensi menghemat anggaran dalam jumlah besar. Hal tersebut mengingat program ini diikuti oleh 35.476 calon pengelola koperasi di seluruh Indonesia.
Menurut Hasanuddin, pelatihan kemiliteran bukan kebutuhan utama bagi calon manajer koperasi. Ia menyebut, kompetensi yang lebih dibutuhkan adalah kemampuan manajemen organisasi, pengelolaan keuangan, strategi bisnis, pemasaran, serta pemberdayaan masyarakat.
“Kita membutuhkan manajer koperasi yang memiliki kemampuan mengelola bisnis, memahami tata kelola keuangan, pemasaran, dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu, pelatihan harus benar-benar relevan dengan kebutuhan pekerjaan mereka,” katanya.
Ia mendorong pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain pelatihan agar penggunaan anggaran negara lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Pelatihan gelombang pertama dijadwalkan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026. Program tersebut diikuti sekitar 35.476 peserta, terdiri dari 30.000 calon pengelola Koperasi Desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola Kampung Nelayan Merah Putih.
Hingga berita ini diterbitkan, Kementerian Pertahanan maupun Kementerian Koperasi belum menyampaikan tanggapan resmi terkait kritik TB Hasanuddin mengenai besaran anggaran Latsarmil tersebut. (bc)