MEDAN – Sejumlah pengurus DPD Partai Gerindra Sumatera Utara menolak Ketua Umum Projo Budi Arie bergabung ke partai besutan Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Mereka meragukan loyalitas hingga kasus hukum yang menyeret nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) itu. Selain itu, Budi Arie dianggap hanya mencari perlindungan ke Gerindra.
Ketua DPD Gerindra Sumut, Ade Jona Prsetyo mengatakan, Budi Arie belum sesuai dengan garis perjuangan partai.
Jona menyebut, penolakan kepada Budi Arie juga demi menjaga maruah Presiden Prabowo di masyarakat. Menurutnya, sejumlah pemberitaan negatif yang tertuju kepada Budi Arie akan merusak citra partai.
“Kita tahu saat ini masyarakat Indonesia sangat mencintai Pak Prabowo. Kita tidak ingin ada hal-hal yang kemudian merusak rasa cinta, kepercayaan masyarakat terhadap Presiden,” ujarnya, dilansir dari CNNIndonesia, Kamis (13/11/2025).
Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra ini menyebut sudah mendengar aspirasi dari kader di tingkat DPC. Menurutnya, seluruh DPC Gerindra juga meminta agar Budi Arie tidak bergabung dengan Gerindra.
“Kader partai di akar rumput setia dan loyal kepada Gerindra. Makanya aspirasi dari mereka perlu didengar,” ujarnya.
Sementara itu Ketua DPC Gerindra Pematangsiantar Gusmiyadi menduga Budi Arie hanya ingin berada di lingkaran kekuasaan Ketua Umum Gerindra sekaligus Presiden RI Prabowo Subianto.
“Rencana Budi Arie untuk bergabung ke partai Gerindra dipersepsikan masyarakat sebagai langkah pragmatis guna menjaga peluang dirinya untuk tetap berada pada episentrum kekuasaan Prabowo,” kata Gusmiyadi.
Gusmiyadi juga menyinggung terkait kasus hukum yang berpotensi menjerat Budi Arie. Selain itu, Budi Arie juga dinilai bergabung karena ingin mendapat posisi penting dari Prabowo.
“Langkah pragmatis tersebut dibaca sebagai sebuah cara untuk berlindung dari kasus hukum yang berpotensi melilit dirinya dan di sisi lain Budi Arie juga tentu berharap masih bisa mendapat posisi penting di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo,” ujarnya.
Anggota DPRD Sumut ini khawatir langkah Gerindra menerima Budi Arie justru bakal menurunkan kepercayaan masyarakat.
“Di sisi lain, baru-baru ini klaim Budi Arie soal arti nama Projo dan kaitannya dengan logo wajah Jokowi juga dinilai sebagai langkah tidak beradab dalam memainkan catur politik. Sanggahan Budie Arie bahwa selama ini Projo bukan singkatan Pro Jokowi tapi berati rakyat dan negeri merupakan langkah zig zag yang tidak pantas,” katanya.
Sebelumnya, Budi Arie menyatakan bakal ada gelombang besar anggota Projo bergabung ke Partai Gerindra.
Ia mengatakan saat ini masih terus melakukan sosialisasi sekaligus menjalankan konsolidasi internal Projo.
“Lihat saja nanti, kita kan lagi terus sosialisasi dan konsolidasi, nanti ada gelombang besar,” kata Budi Arie di Inside Politics with Diana Valencia CNN Indonesia TV, Selasa (4/11) malam.
Budi Arie mengatakan niatnya masuk ke Gerindra sebagai bentuk penguatan terhadap sistem presidensialisme di bawah Presiden RI Prabowo Subianto.
Ia optimistis langkah itu dapat memperkokoh kepemimpinan di bawah Prabowo. Budi menyatakan akan setia mengawal program-program pemerintah.
“Partai politik pimpinan Presiden Prabowo ini adalah partai yang layak, relevan untuk diperkuat oleh kekuatan rakyat,” ucap dia.
Isu Budi akan bergabung Gerindra mencuat di Kongres III Projo, Sabtu (1/11) lalu. Ia menyerukan ke relawan Projo untuk memperkuat partai politik yang dipimpin Prabowo guna mendukung seluruh agenda politik Presiden.
Ia pun berharap relawan Projo bisa memahami jika dirinya suatu saat akan bergabung dengan partai politik tertentu. Meskipun demikian, dia tidak memerinci nama partai politik yang ia maksud.
“Mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Enggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum,” ujarnya.
Merespons itu, Sekretaris Dewan Pembina Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan Gerindra merupakan partai terbuka dan menerima keanggotaan dari mana saja.
Muzani hanya mengungkap sejumlah syarat menjadi kader, yakni berusia 17 tahun atau sudah menikah dan warga negara Indonesia (WNI).
“Memenuhi dia syarat itu, saya kira kami bisa menerima siapa saja dari mana saja. Apalagi seorang Budi Arie yang saya kira kita semua sudah tahu semua,” kata Muzani di kompleks parlemen, Selasa (4/11).(cnni/bj)