JAKARTA — Prabowo Subianto menyampaikan pidato pada Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 dalam rangka Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa (20/05/2026).
Kedatangan Presiden Prabowo di lokasi acara disambut oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Selanjutnya, Kepala Negara turut disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama para Wakil Ketua DPR RI sebelum memasuki ruang sidang paripurna.
Rapat paripurna dibuka secara resmi oleh Ketua DPR RI sebelum Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan para anggota dewan serta tamu undangan yang hadir.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo memaparkan arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan RAPBN Tahun 2027 yang disampaikan bertepatan dengan momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional.
Presiden menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan instrumen strategis untuk mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Menurutnya, APBN bukan sekadar dokumen keuangan negara, melainkan alat perjuangan untuk membangun kesejahteraan rakyat dan memperkuat fondasi ekonomi nasional.
Di tengah situasi geopolitik dan geoekonomi global yang penuh ketidakpastian, Presiden Prabowo menekankan pentingnya menjaga optimisme ekonomi nasional. Pemerintah, kata Presiden, terus berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan melalui pengelolaan fiskal yang sehat, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
“Pemerintah akan terus memperkuat ketahanan ekonomi nasional dengan memastikan anggaran negara digunakan secara efektif dan produktif untuk mendukung agenda prioritas nasional,” ujar Presiden Prabowo.
Lebih lanjut, Kepala Negara menyampaikan bahwa fokus kebijakan fiskal pemerintah pada tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendorong penguatan ekonomi kerakyatan guna menciptakan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
Pidato Presiden tersebut sekaligus menjadi langkah awal pembahasan RAPBN 2027 antara pemerintah dan DPR RI dalam rangka menyusun kebijakan anggaran yang responsif terhadap tantangan global dan kebutuhan pembangunan nasional. (bc)