DPW Masyumi Sumut Ajak Pemerintah Benahi Negeri dengan Kebijakan Pro Rakyat

Sumut73 Dilihat

MEDAN– Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Masyumi Sumut Zul Efendi Gultom menyatakan turut berdukacita dan bela sungkawa terhadap korban musibah banjir dan tanah longsor yg menimpa daerah kabupaten Tapanuli Selatan, Taput, Tapteng, Madina dan Sibolga,Langkat dan kota Medan serta wilayah Aceh dan Sumatera Barat.

“Peristiwa ini terjadi bukan hanya sebatas peristiwa alam biasa,curah hujan yang terlalu tinggi,tapi jauh lebih dalam lagi ,ini adalah akumulasi dari kerusakan hutan yang parah dan pertambangan oleh segelintir orang dan korporasi yang dibackup oleh oknum yang terorganisir bahkan diberikan izin oleh pemerintah dalam hal ini kementerian yang terkait tanpa memperdulikan dampak lingkungan yang rusak parah, ” ujarnya kepada media, Kamis (4/12/2025)

BACA JUGA :  Wamenag Serahkan Bantuan Rp 20,8 Miliar Untuk Rehabilitasi Sarpras Terdampak Bencana Sumut

Oleh karena itu, DPW Partai Masyumi Sumut berharap pemerintah dapat meninjau kembali permasalahan eksploitasi seluruh hutan-hutan negara.

“Ini merupakan tanggung jawab  bersama untuk menjaga lingkungan karena akan menimbulkan bencana kemanusiaan,” ujarnya.

Zul juga menilai penanganan terhadap korban bencana masih kita kurang maksimal.

“Kurang bergerak cepat seperti tidak siap hingga terjadi peristiwa-peristiwa yang menimbulkan kepanikan di masyarakat,” katanya.

BACA JUGA :  Dirlantas Polda Sumut:  Operasional Jalur Medan-Berastagi Akan Dibuka Besok

Masyumi Sumut berharap agar pemerintah memberikan solusi yang tepat cepat dan dapat segera memulihkan keadaan serta menutup perusahaan-perusahaan pengelola hutan, pertambangan yang hanya mengeruk kekayaan alam yang ada di hulu dan di gunung-gunung yang merusak ekosistem alam.

“Mari kita semua bahu-membahu membantu saudara kita yang terkena musibah dan cabut semua konsesi yang dipegang oleh perusahaan-perusahaan nakal yang merusak alam demi mengeruk keuntungan sebesar besarnya, menghancurkan masa depan bangsa, kembalikan kebijakan lokal pada setiap daerah yang terdampak bencana agar rakyat merasa sedang dijajah bangsa sendiri. Ini saatnya benahi negeri dengan kebijakan yang pro rakyat, ” pungkasnya. (r/isl)