MEDAN – Percepatan pembangunan Sumatera Utara tak cukup hanya mengandalkan program dan anggaran. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) juga memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) untuk mengawal pelaksanaan pembangunan sekaligus mengantisipasi persoalan hukum.
Komitmen tersebut mengemuka saat Gubernur Sumut Muhammad Bobby Afif Nasution bersilaturahmi dengan Kepala Kejati Sumut Muhibuddin di Kantor Kejati Sumut, Medan, Selasa (13/10/2026). Pertemuan itu juga menjadi momentum memperkuat sinergi antarlembaga dalam mendukung program pemerintah dan pembangunan strategis daerah.
Bobby mengapresiasi kerja sama yang selama ini terjalin dengan Kejati Sumut. Menurutnya, komunikasi dan kolaborasi antarlembaga diperlukan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus mendukung pelaksanaan program pembangunan.
“Kolaborasi ini tentunya memperkuat pembangunan ke depan. Kami menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada Kejaksaan Tinggi Sumut atas kerja sama yang luar biasa, terkhusus beberapa waktu belakangan ini. Keberhasilan dan perbaikan nyata yang dilakukan kejaksaan tentu sangat membantu tugas-tugas pemerintah daerah,” ujar Bobby.
Ia berharap sinergi tersebut terus diperkuat agar pelaksanaan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat Sumatera Utara.
Sementara itu, Muhibuddin menegaskan kesiapan Kejati Sumut mendukung pembangunan daerah melalui penegakan hukum, pengawalan, dan pendampingan sesuai kewenangan kejaksaan.
“Dari aspek penegakan hukum, kami akan melakukan yang terbaik buat Sumatera Utara. Dari segi pembangunan, kami akan lakukan pengawalan dan pendampingan. Apa yang sudah kita sepakati bersama tentu akan kita pegang teguh agar pembangunan di Sumatera Utara tidak mengalami hambatan dari aspek hukum,” tegas Muhibuddin.
Menurutnya, berbagai tantangan pembangunan daerah membutuhkan kerja sama lintas instansi. Karena itu, koordinasi antara Pemprov Sumut, sekretaris daerah, dan jajaran kejaksaan dinilai penting untuk menyelesaikan persoalan secara terpadu.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemprov Sumut dan Kejati Sumut berharap program pembangunan dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.
Pengawalan hukum juga diharapkan membantu mencegah persoalan yang berpotensi menghambat pelaksanaan proyek, sehingga pembangunan dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(bj)