MEDAN – Sebagai warga Sumatera Utara, rasanya sangat pantas bila mengharapkan kepemimpinan Bobby Nasution dapat lebih memajukan dan mengedepankan pendidikan.
Harapan ini tak terlepas dengan persoalan-persoalan yang terus menguap belakangan ini. Sebut saja dengan dibongkarnya ‘permainan’ culas oknum-oknum pejabat di Dinas Pendidikan Sumut bersama oknum APH, yang menetapkan sejumlah tersangka.
Teranyar, Polda Sumut mengungkap kasus penipuan proyek fiktif senilai Rp1,2 miliar yang melibatkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Sumatera Utara
Sebelumnya, telah banyak dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Disdik Sumut. Seperti Dana BOS, yang menempatkan provinsi Sumatera Utara sebagai 3 Provinsi Teratas Penyalahgunaan Dana BOS versi Lembaga KPK RI.
Tentu hal ini diharapkan menjadi prioritas Gubernur Sumut Terpilih, Bobby Nasution. Orang nomor satu di Sumut ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola anggaran di Dinas Pendidikan Sumut, dengan menempatkan sosok-sosok yang berkompeten.
Harapan itu juga dilontarkan oleh Muhri Fauzi Hafiz, yang pada Pilgubsu lalu tergabung dalam Tim Pemenangan Bobby-Surya.
“Ini adalah fakta yang kita semua sebagai masyarakat dan sebagai bagian dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak bisa membantahnya. Lembaga KPK RI sudah melakukan survei dan menyampaikan hasil secara terbuka. Ini satu catatan kritis yang perlu diperhatikan oleh Bang Bobby Nasution sebagai Gubernur terpilih di awal masa kepemimpinannya sekarang. Secara pribadi, saya berharap pergantian pejabat di Dinas Lendidikan Provinsi Sumatera Utara ini bisa dilakukan seperti konsep “bedol desa,” dalam istilah transmigrasi,” imbuh Muhri, Rabu (5/3/2025).
Menurutnya, Konsep ‘Bedol Desa’ perlu dipertimbangkan. Sebab, tidak hanya tahun 2024 saja masalah Penyalahgunaan Dana BOS pada jajaran Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terjadi, tetapi sudah berlangsung sejak tahun 2020, 2021, 2022, 2023 dan 2024.
“Untuk itulah saya menyampaikan saran agar Pak Gubernur, Bang Bobby Nasution, melakukan evaluasi menyeluruh pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan konsep “bedol desa,” evaluasi atau ganti Kadis, Kabid, Kacabdis juga Kepsek, agar tidak berulang lagi terjadi pada tahun 2025 masa kepemimpinan Bobby – Surya,” himbaunya.
Ia juga berharap, jangan sampai dugaan korupsi itu terbawa-bawa di kepemimpinan Bobby Nasution dan Surya.(bj)