MEDAN – Aktivis Pemuda Sumatera Utara, Nugra Ferdino, mengingatkan Singapura agar menghormati kedaulatan Indonesia dalam menyikapi persoalan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimbulkan kabut asap lintas batas. Di sisi lain, ia mendesak pemerintah Indonesia memperkuat mitigasi dan penegakan hukum agar persoalan karhutla tidak terus berulang.
Menurut Nugra, persoalan kabut asap lintas batas merupakan isu lingkungan yang membutuhkan koordinasi antarnegara. Namun, setiap langkah investigasi terkait dugaan keterlibatan pihak-pihak di Indonesia perlu memperhatikan kedaulatan, yurisdiksi hukum nasional, serta mekanisme kerja sama yang disepakati kedua negara.
“Singapura harus menghormati kedaulatan Indonesia. Persoalan karhutla yang terjadi di wilayah Indonesia harus ditangani melalui mekanisme hukum yang berlaku di Indonesia. Kerja sama internasional penting, tetapi harus dibangun atas dasar kesetaraan dan saling menghormati,” ujar Nugra Ferdino.
Ia menegaskan, Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, mengumpulkan bukti, serta menindak pihak-pihak yang terbukti bertanggung jawab atas karhutla di wilayah yurisdiksinya. Karena itu, komunikasi antara Indonesia dan Singapura perlu dilakukan melalui jalur diplomatik tanpa mengabaikan kewenangan hukum masing-masing negara.
Meski demikian, Nugra mengingatkan agar isu kedaulatan tidak dijadikan alasan bagi pemerintah untuk bersikap pasif. Menurutnya, perhatian dari negara lain semestinya menjadi momentum untuk memperkuat pencegahan kebakaran, meningkatkan pengawasan, dan memastikan penegakan hukum berjalan secara konsisten.
“Pemerintah Indonesia jangan hanya bereaksi ketika persoalan karhutla menjadi perhatian negara lain. Negara harus hadir sejak awal, memperkuat mitigasi, memastikan kesiapan pemadaman, dan menindak tegas pihak yang terbukti melanggar hukum,” tegasnya.
Nugra menilai, penanganan karhutla tidak cukup dilakukan dengan memadamkan api setelah kebakaran meluas. Pemerintah perlu memperkuat deteksi dini titik panas, meningkatkan kesiapan personel dan peralatan pemadam, mengawasi perusahaan pemegang konsesi, serta melindungi kawasan gambut.
Selain itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dinilai penting untuk memastikan upaya pencegahan berjalan efektif hingga ke tingkat tapak.
Ia juga menekankan pentingnya investigasi yang cermat dan transparan. Penentuan sumber kebakaran, penyebab kejadian, serta pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan agar penegakan hukum tidak salah sasaran.
“Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban karhutla setiap tahun. Pemerintah harus serius menyelesaikan akar persoalannya, mulai dari pencegahan hingga penegakan hukum. Ketegasan diperlukan, tetapi mitigasi juga harus dilakukan secara cermat dan berkelanjutan,” katanya.
Lebih lanjut, Nugra menegaskan bahwa menjaga kedaulatan Indonesia tidak berarti menutup ruang kerja sama internasional. Indonesia dan Singapura tetap dapat berkoordinasi dalam menangani persoalan asap lintas batas, sepanjang kerja sama tersebut dilaksanakan secara setara dan menghormati kedaulatan kedua negara.
Menurutnya, kewibawaan Indonesia tidak hanya ditunjukkan melalui pernyataan diplomatik, tetapi juga melalui langkah nyata pemerintah dalam melindungi masyarakat, menjaga lingkungan, serta menyelesaikan persoalan karhutla secara konsisten.
“Indonesia harus dihormati sebagai negara berdaulat. Pada saat yang sama, pemerintah wajib membuktikan keseriusannya dalam menangani karhutla. Kita membutuhkan pemerintah yang tegas dalam penegakan hukum, cermat dalam mitigasi, dan konsisten dalam melindungi kepentingan rakyat,” tutup Nugra Ferdino. (r/isl)