JAKARTA– DPR RI mulai menyiapkan langkah hukum untuk mengakhiri praktik penggajian guru swasta yang tidak memiliki standar jelas. Selama ini, besaran gaji guru swasta sepenuhnya bergantung pada kebijakan internal yayasan. Kondisi tersebut membuat kesejahteraan guru sangat bervariasi dan kerap berada di bawah batas kelayakan.
Anggota Baleg DPR RI Sugiat Santoso menilai situasi ini tidak boleh terus dibiarkan.
“Kalau guru swasta itu kadang-kadang kan tidak ada ukuran apapun sekolah swasta itu untuk penggaji,” ujar Sugiat Santoso, dilansir Klik Pendidikan, Minggu (11/1/2026) dikutip dari Instagram resmi DPR RI.
DPR berpandangan absennya aturan membuat posisi tawar guru swasta sangat lemah.Guru kerap tidak memiliki pilihan selain menerima gaji berapa pun yang ditetapkan yayasan.
Melalui payung hukum, DPR ingin menghadirkan batas yang jelas dalam sistem penggajian guru. Langkah ini dinilai sebagai bentuk kehadiran negara dalam melindungi profesi pendidik.
DPR juga menilai aturan diperlukan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam penentuan gaji.
“Harus ada standar, buruh saja kita punya standar, masak guru enggak kan?” tegas Sugiat yang merupakan Sekretaris DPD Gerindra Sumut.
Payung hukum tersebut diharapkan tidak mematikan sekolah swasta, tetapi menata keadilan. Skema pengaturan gaji dirancang fleksibel dengan mempertimbangkan kondisi daerah.
“Gaji minimum nasional, gaji minimum provinsi, atau gaji minimum daerah untuk guru swasta,” jelas Sugiat.
Jika regulasi ini terwujud, penggajian guru swasta tidak lagi sepenuhnya bergantung pada kehendak yayasan semata. (klp/isl)